Jakarta (ANTARA News) - Soal kelanjutan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) semakin mebingungkan setelah sebelumnya dikabarkan telah dibekukan, namun ternyata berita itu dibantah oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Sjahrir yang menegaskan UKP3R akan terus melaksanakan tugasnya. "Saya tidak pernah mendengar itu dibekukan. Saya baru bertemu Presiden, dan jelas sekali bahwa itu jalan terus," kata Sjahrir usai seri seminar dalam rangka ulang tahun ke-50 Bank Danamon di Jakarta, Senin. Ia menyebutkan, sepanjang pembicaraannya dengan Presiden beberapa waktu lalu, tidak ada sedikit pun keragu-raguan Presiden untuk melanjutkan unit kerja itu. "Kalau anda perhatikan, juga tidak ada pihak yang memasalahkan aspek hukum unit kerja itu. Secara konstitusi Presiden dapat melaksanakan apa saja untuk menjamin keberhasilan programnya," katanya. Ketika ditanya perbedaan unit itu dengan lembaga lain seperti penasihat presiden, Sjahrir mengatakan, Presiden punya staf khusus dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program seperti dijanjikan di kampanye pemilunya. "Wapres sendiri sudah mengatakan bahwa Keppres tentang UKP3R itu tidak dicabut. Jadi, tidak ada masalah di situ," kata Sjahrir. Menurut dia, pembentukan unit kerja itu juga tidak ada kaitannya dengan isu perombakan kabinet karena sudah direncanakan sejak sekitar dua tahun sebelumnya. "UKP3R juga tidak mengambil alih fungsi koordinasi. Dia adalah pembantu presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Jadi, tidak ada alasan bahwa UKP3R itu dibekukan atau dicabut Keppresnya," kata Sjahrir.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
