PM Kanada minta parlemen dukung serangan udara di Irak

Ottawa (ANTARA News) - Kanada ingin bergabung dalam perang melawan kelompok gerilyawan di Irak setelah Perdana Menteri Kanada Stephen Harper pada Jumat menggariskan recana untuk mendapat dukungan agar Kanada mengikuti misi tersebut.

Harper mengatakan parlemen, yang partai tempatnya berasal, Tory Party, memiliki kursi mayoritas, akan diminta untuk melakukan pemungutan suara pada Senin tentang misi "kontraterorisme" selama enam bulan.

Jika parlemen memberikan lampu hijau seperti yang diharapkan, ini akan menjadi ekspedisi militer pertama kalinya yang dilakukan Kanada sejak ekspedisi ke Libya pada 2011.

Dalam pernyataannya di parlemen, Harper mengatakan sejumlah jet tempur CF-18 serta pesawat pengisi-ulang bahan bakar udara-ke-udara, akan dikerahkan ke wilayah tersebut untuk menyerang target-target di perbatasan Irak.

Media lokal yang mengutip sumber-sumber militer yang tidak disebutkan namanya, menyebut pesawat CF-18s yang dikerahkan berjumlah delapan unit.

Harper mengatakan pesawat-pesawat tempur Kanada bisa juga menargetkan kelompok milisi di Suriah, namun hanya "dengan adanya dukungan yang jelas dari pemerintahan negara tersebut."

Perdana menteri itu juga meminta agar tugas sekira 69 anggota pasukan khusus diperpanjang.

Tentara-tentara pasukan khusus itu bertugas memberikan masukan kepada pasukan keamanan yang memerangi kelompok Negara Islami di wilayah utara Irak.

Saat ini, terdapat 26 tentara pasukan khusus Kanada yang sedang bertugas di Irak, demikian menurut Menteri Pertahanan Rob Nicholson.

Mereka dikirim ke Irak satu bulan lalu dan dijadwalkan kembali akhir pekan ini.

Harper menekankan bahwa tidak akan ada "misi tempur di lapangan."

Presiden Amerika Serikat Barack Obama bulan lalu menyatakan rencana membentuk koalisi internasional luas untuk mengalahkan kelompok gerilyawan di Irak dan Suriah (ISIS).

Negara-negara yang sudah menyatakan kesediaannya bergabung dengan misi yang dipimpin AS itu termasuk Australia, Bahrain, Belgia, Inggris, Denmark, Prancis, Yordania, Belanda, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, demikian AFP.

(Uu.T008)