PM Australia pikir ulang pelarangan burqa oleh parlemen

Sydney (ANTARA News) - Perdana Menteri Australia Tony Abbott Jumat di parlemen meminta pejabat berpikir ulang tentang pembatasan anggota masyarakat memakai penutup wajah, seperti, burqa, menyusul penentangan warga atas langkah tersebut.

Pembatasan itu, yang akan memaksa perempuan memakai penutup kepala melihat ruang parlemen dari ruang kaca, memicu kecaman bahwa pemerintah mengobarkan ketegangan dengan masyarakat Muslim sesudah serangkaian serangan terkait keamanan.

"Saya minta parlemen memikirkan ulang keputusan itu dan pemahaman saya adalah bahwa itu putusan sementara, bahwa itu akan ditinjau kembali dari segi keamanan dalam beberapa hari mendatang dan saya yakin bahwa masalah itu akan sepenuhnya diselesaikan sebelum parlemen bersidang kembali," kata Abbott kepada wartawan di Canberra.

Abbott menggambarkan burqa sebagai "melawan" dan yang ia harap orang memilih tidak mengenakannya, tapi menyatakan bukan peran pemerintah dalam memberitahu orang tentang yang akan dipakai di luar bangunan aman.

Pembatasan itu dikecam kelompok Muslim dan anggota oposisi parlemen, termasuk Andrew Wilkie dari independen, yang menyebutnya apartheid religius.

Pada pekan lalu, Senator Cory Bernardi, anggota Partai Liberal Abbot, menyatakan meminta semua tamu parlemen dilarang mengenakan jubah burqa dari kepala hingga kaki dan penutup wajah lain dengan alasan keamanan.

Senator Jacqui Lambie, anggota Partai Persatuan Palmer dari tokoh pertambangan Clive Palmer, berupaya melarang burqa di tempat umum dan menuntut semua pelaku hukum syariah diusir dari negara tersebut.

pemerintah Australia pada tengah September menaikkan tingkat ancaman teror, yang disusul penangkapan sejumlah pendukung kelompok Negara Islam di Sydney dan Brisbane, karena diduga berencana menculik seorang tokoh politik dan kemudian memenggalnya.

Pemerintah Canberra memperkirakan sekitar 60 orang ikut berperang bersama Negara Islam di Irak dan Suriah. Sejumlah 20 orang telah kembali dan 100 lagi giat menggalang dukungan di Australia.

Pemerintah Australia bergabung bersama persekutuan antarbangsa untuk menghancurkan Negara Islam dengan mengirim 600 tentara ke Keamiran Arab Bersatu.

Sejauh ini, keterlibatan Australia berupa pengiriman bantuan kemanusiaan dan ketentaraan kepada warga Irak melalui pesawat, demikian Reuters.

(B002/H-AK)