LIPI: dialog kunci ciptakan Papua damai

Kepercayaan orang Papua pada pemerintah itu botak (tidak ada kepercayaan)

Jakarta (ANTARA News) - Berkaca pada konflik yang terus terjadi di Papua sejak 1963, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) mengajukan usulan pentingnya pendekatan dialog bagi penyelesaian konflik Papua secara damai.

Pendekatan dialog dalam konteks Papua adalah bentuk revolusi mental dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, serta mendukung peran dan posisi internasional Indonesia," ungkap Perwakilan tim peneliti kajian Papua dari Pusat Penelitian Politik (P2P), LIPI, Cahyo Pamungkas, dalam diskusi publik soal masa depan Papua di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, usulan ini didasarkan pada hasil diskusi empat pertemuan eksploratif di Bali, Manado, Lombok, dan Yogyakarta, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat sipil dan adat di Papua beberapa waktu lalu.

Membangun Papua Damai membutuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati di antara semua pemangku kepentingan melalui dialog yang inklusif, partisipatif dan komprehensif, kata Cahyo.

Hingga saat ini setidaknya terdapat empat persoalan mendasar yang merupakan pemicu konflik di Papua, yakni perbedaan sejarah integrasi dan politik Papua, kekerasan politik dan HAM di Papua, pembangunan Papua yang belum terlaksana dan marjinalisasi masyarakat Papua.

"Akibatnya, tingkat kepercayaan pusat (pemerintah) dan masyarakat Papua menurun dari tahun ke tahun," kata Cahyo.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan hal senada.

Menurut dia, konflik di Papua yang telah terjadi sejak tahun 1960-an harus segera diakhiri dan dialog merupakan salah satu upayanya.

"Akar masalah yang dimulai sejak tahun 1960-an, sebenenarnya kelanjutan dari konflik sebelumnya. Papua dengan Indonesia sudah lama berkontak ... harus ada dialog di Papua. Permainan sepak bola saja ada time-out," katanya.

Benny mengatakan, masih berlangsungnya konflik di Papua hingga kini, menjadikan lunturnya kepercayaan masyarakat Papua pada pemerintah.

"Kepercayaan orang Papua pada pemerintah itu botak (tidak ada kepercayaan)," kata Benny.

Cahyo mengatakan, usulan ini telah disampaikan pada Jokowi pada 16 September lalu. Dalam waktu dekat, usulan beserta data pendukung juga akan diserahkan pada lembaga-lembaga negara, termasuk Kementerian Kesehatan.