DPD tawarkan diri pimpin MPR, kata Bambang Sadono

"Dibutuhkan sikap kenegarawanan semua pihak, karena MPR merupakan institusi demokrasi yang mewakili kebersamaan dan wajah seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan politik sekarang terpolarisasi ke dua kubu. Oleh karena itu, kami menyediakan diri sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik yang dicerminkan fraksi-fraksi di MPR, kami menawarkan diri memimpin MPR," kata ketua kelompok DPD RI di MPR Bambang Sadono di Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut senator asal Jawa Tengah, unsur DPD RI dirasakan lebih pas memimpin MPR karena menyadari adanya realitas kekuatan politik sekarang yang terpolarisasi ke dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kami merasa mewakili semua unsur di MPR. Kita bisa duduk bersama mendahulukan kepentingan nasional. Karena kami berposisi netral jika dilihat dari kepentingan politik dua kekuatan," kata Bambang.

Sebagai faktor penaut dan mediator, Bambang menggambarkan, jika pimpinan MPR terdiri atas lima orang (satu ketua dan empat wakil ketua), maka DPD mengusulkan agar unsur DPD yang menjadi ketua MPR, sedangkan unsur KMP dan KIH kebagian empat wakil ketua, yaitu masing-masing dua unsur KMP dan dua unsur KIH.

"Jadi, tidak pemenang yang mengambil semua. Ada koalisi yang sama sekali tidak mempunyai wakil di pimpinan," katanya.

Usulan DPD itu, tambahnya, masuk akal karena DPD merupakan kelompok atau fraksi terbesar di MPR yang keanggotaannya berjumlah 132 orang.

Kamis (2/10) malam, setelah pemilihan pimpinan DPD dan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPD, pertemuan konsultasi pimpinan Kelompok DPD dan pimpinan DPD membahas pengajuan bakal calon pimpinan MPR unsur DPD.

Pertemuan menyepakati sembilan nama sebagai bakal calon pimpinan MPR yang masing-masing wilayah (barat, tengah, dan timur) terdiri atas tiga orang.

Mereka adalah Hj Asmawati, SE, MM. (senator asal Sumatera Selatan), Drs H Abdul Gafar Usman, MM (senator asal Riau), Drs H A Hudarni Rani, SH (senator asal Bangka Belitung), Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat), Dr (HC) Andi Mapetahang Fatwa (senator asal DKI Jakarta), Drs Akhmad Muqowam (senator asal Jawa Tengah), Prof Dr John Pieris, SH, MS (senator asal Maluku), Hana Hasanah Fadel Muhammad (senator asal Gorontalo), dan Dr H Ajiep Padindang, SE, MM (senator asal Sulawesi Selatan).

Menurut Bambang, DPD mempersilakan fraksi-fraksi MPR untuk memilih nama yang dianggap bisa bekerjasama dan menjadi satu tim yang solid bersama bakal calon pimpinan MR unsur DPR yang merupakan usulan partai-partai dua kubu kekuatan politik.

"Kami mempersilakan fraksi-fraksi MPR untuk memilih nama bakal calon yang cocok," katanya.

DPD berharap agar pemilihan pimpinan MPR mendahulukan musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan salah satu sila Pancasila.

"Bagi DPD, yang terpenting bagaimana menjadikan MPR produktif dalam memberikan kebijakan dan arah strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Bambang.

Bambang mengharapkan pemilihan pimpinan MPR lebih mendahulukan musyawarah untuk mufakat karena MPR adalah lembaga permusyawaratan menuju kemufakatan.

Jika dicapai kemufakatan melalui permusyawaratan, tambah Bambang, sekaligus telah mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah berbangsa dan bernegara.

Bambang mengapresiasi berbagai usulan pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan Senin (6/10) mendatang.