Iring-iringan Cameron tiba di istana presiden di Kabul pada Jumat pagi dan ia terlihat memasuki kompleks istana untuk melakukan pertemuan.
Kunjungannya ini terjadi empat hari setelah Presiden baru Ashraf Ghani diambil sumpah untuk menjalankan pemerintahannya setelah terjadi kekacauan politik berbulan-bulan usai pemilihan umum yang disengketakan, demikian laporan Reuters.
Ashraf Ghani, yang pernah menjadi akademisi di Amerika Serikat, diambil sumpahnya sebagai presiden baru Afghanistan, Senin, dan menggunakan pidato pelantikan untuk menyeru gerilyawan Taliban bergabung dalam pembicaraan perdamaian setelah perang 13 tahun.
Upacara di istana kepresidenan di Kabul itu menandai peralihan kekuasaan pertama secara demokratis di negara tersebut dan membuka era baru setelah kekuasaan Hamid Karzai, presiden sejak pemerintah Taliban digulingkan pada 2001.
Pemilihan presiden pada Juni lalu tak berjalan mulus karena para calon presiden mengklaim telah terjadi kecurangan, tetapi negara-negara donor internasional menyambut baik pelantikan pada Senin sebagai suatu warisan kunci intervensi sipil dan militer yang berharga mahal di Afghanistan.
Baik Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah mengaku menang dalam pemilihan tersebut. Percekcokan itu membuat Afghanistan terjerumus dalam krisis berbulan-bulan yang mengobarkan pemberontakan dan memperburuk perekonomian negara itu, demikian laporan AFP.
Di bawah tekanan berat dari AS dan Perserikatan Bangsa Bangsa, kedua kandidat akhirnya sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional, dan Ghani dinyatakan sebagai presiden sepekan lalu setelah pemeriksaan hampir delapan juta kertas suara.
Abdullah dilantik pada Senin sebagai "chief executive", satu peran baru yang mirip dengan perdana menteri, sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan yang tampaknya menyebabkan gesekan antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam pemerintahan.
Abdullah mengeluarkan suara positif pada saat upacara itu, dengan mengatakan bahwa "dalam periode kritis sejarah ini, sebagai satu tim, kami berkomitmen pada pemerintahan persatuan nasional berdasarkan pada perjanjian politik".
(Uu.H-AK)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
