DPD selesaikan pembentukan unsur pimpinan

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis (2/10) menyelesaikan rangkaian pembentukan unsur pimpinan dalam sebuah sidang paripurna yang mengadopsi empat kali pemungutan suara.

Ketua DPD RI periode 2009-2014 Irman Gusman kembali terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2014-2019 dan menjadi unsur pimpinan lembaga negara itu bersama-sama dengan anggota DPD RI asal Yogyakarta GKR Hemas dan anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad.

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman akhirnya kembali memimpin Dewan Perwakilan Daerah RI setelah bersaing ketat dengan Farouk Muhammad.

"Setelah melalui pemungutan suara Irman Gusman memperoleh suara 66 sedangkan Farouk Muhammad memperoleh suara 53," kata pimpinan rapat sementara Aidil Fitri Syah pada rapat paripurna DPD RI Senayan Jakarta, Kamis malam.

Sebelumnya terdapat delapan calon yakni; dari wilayah Barat adalah Irman Gusman dan Intsiawati Ayus. Untuk wilayah tengah GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang, sedangkan untuk wilayah Timur, Nono Sampono, Bahar Ngitung, Farouk Muhammad dan Gede Pasek Suardika.

Dalam pemungutan suara pertama kali untuk wilayah Barat, Irman Gusman mendapatkan suara 90, dan Intsiwati Ayus 22. Sedangkan untuk wilayah tengah, GKR Hemas memperoleh 61 dan Oesman Sapta Odang 61.

Sementara untuk wilayah Timur, Farouk Muhammad 49, Bahar Ngitung 19, Nono Sampono 47, dan Gede Pasek enam suara.

Karena suara wilayah tengah, antara GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang sama-sama meraih suara 61 maka dilakukan pemilihan suara ulang. Akhirnya dalam pemilihan ulang GKR Hemas memperoleh suara 64 dan Oesman Sapta 60.

Pada penentuan ketua DPD, tiga kandidat Irman Gusman, GKR Hemas dan Farouk Muhammad masing-masing meraih suara 54, 38 dan 32.

Dan berdasarkan Tatib peraih suara terbanyak belum mendapatkan 50 persen + satu, maka dilakukan pemungutan suara final antara Irman Gusman dan Farouk Muhammad, yang akhirnya dimenangi Irman Gusman.

Sebelumnya, sebelum persidangan di mulai, ada delapan anggota Dewan Perwakilan Daerah bersaing dalam perebutan Ketua DPD RI masa bakti 2014-2019.

"Dari usul pencalonan setelah diverifikasi ada dua calon dari wilayah barat, dua calon dari wilayah tengah dan empat orang dari wilayah timur," kata pimpinan sidang sementara rapat paripurna DPD RI Aidil Fitri Syah di Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Aidil membacakan nama calon dari wilayah barat adalah Irman Gusman dan Intsiawati Ayus. Untuk wilayah tengah GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang. Sedangkan untuk wilayah Timur, Nono Sampono, Bahar Ngitung, Farouk Muhammad dan Gede Pasek Suardika.

Sebelum dilakukan pemilihan, ke delapan kandidat tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaiikan visi misinya.

Irman Gusman dalam pidatonya menyatakan DPD RI hadir sebagai jawaban atas kepentingan-kepentingan daerah.

"Kami hadir di sini untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah-daerah. Kalau saya dipercaya menjadi ketua, saya akan berikan jiwa raga saya siang dan malam bekerja, dengan modal integritas," kata Irman.

Sementara Intsiawati Ayus Intsiawati Ayus menjanjikan akan mewakafkan dirinya untuk kepentingan DPD RI bersama dengan seluruh anggota.

"Tentunya dengan ketulusan niat dan bekal rekam jejak saya sepuluh tahun ini," kata Intsiawati Ayus.

Oesman Sapta Odang menegakan dirinya akan perjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah. "Visi misi saya 5ST yakni strategi, struktur, skill, sistem, speed dan target," kata Oesman.

Selain itu tambah Oesman selama ini ada satu yang belum tersosialisasi ke daerah bagaimana membangun hubungan dengan media massa agar ikut mensosialisasikan DPD RI.

Sementara GKR Hemas menawarkan jalinan hubungan yang baik dengan lembaga lain seperti DPR RI dan pemerintah.

Tanggapan beragam untuk pimpinan DPR

Sementara itu, menyusul terpilihnya susunan pimpinan DPR RI dalam sebuah sidang paripurna yang berlangsung secara maraton sepanjang Senin (1/10) sore hingga Selasa (2/10) dini hari menjelang pukul 04.30 WIB berbagai pandangan dan tanggapan bermunculan dengan nada dukungan maupun penolakan.

Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 mengucapkan sumpah janji jabatan dalam sidang paripurna yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di gedung parlemen, Jakarta, Kamis dini hari.

Petikan sumpah yang diucapkan pimpinan DPR antara lain dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi menegakkan kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

Selain itu pimpinan DPR bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengucapan sumpah diikuti penandatanganan berita acara sumpah janji oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 serta rohaniwan dan Ketua MA, serta penyerahan palu pimpinan sementara kepada pimpinan DPR periode 2014-2019.

Ketua DPR terpilih Setya Novanto menyatakan pimpinan bukan atasan anggota DPR, namun sebagai pimpinan dirinya beserta Wakil Ketua DPR harus menjaga kehormatan dewan.

"Pada kesempatan ini izinkan kami sampaikan ucapan terima kasih untuk memimpin DPR. Posisi pimpinan ini berat namun sangat mulia," kata dia.

Setya mengatakan dirinya memiliki tujuan untuk membuka selebar-lebarnya pintu DPR bagi rakyat, sesuai mekanisme yang ada. Dia mengatakan anggota dewan harus benar-benar mendengarkan segala aspirasi rakyat.

"Saya harap masyarakat dapat memberikan kritik yang membangun, karena tanpa kritik dan dukungan akan sulit bagi DPR periode 2014-2019 dapat memberikan kinerja yang terbaik. Insyaallah kami akan menjaga amanat yang diberikan kepada kami," ujar dia.

Sebelumnya Partai Koalisi Merah Putih (KMP) secara kompak mengusung politisi Partai Golkar Setya Novanto untuk menjabat Ketua DPR RI Periode 2014-2019.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung Kamis dini hari, sejumlah partai antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP satu suara.

Seluruh partai itu mengusung politisi Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dengan empat Wakil Ketua DPR, yakni politisi Gerindra Fadli Zon, politisi Demokrat Agus Hermanto, politisi PAN Taufik Kurniawan, dan politisi PKS Fahri Hamzah.

Sementara itu PKB, Hanura, PDIP, Nasdem "walkout" dari dalam sidang paripurna karena merasa pimpinan sidang yakni politisi Golkar Popong Otje Djunjunan tidak demokratis, karena tidak mempersilahkan anggota untuk berbicara.

Dengan "walkout"-nya empat partai, otomatis hanya ada satu paket usulan pimpinan DPR. Pimpinan DPR sementara Popong lantas mengesahkan paket pimpinan DPR tersebut tanpa kehadiran PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura.

Paket itu pun disetujui seluruh partai yang tersisa di dalam ruang sidang paripurna.

Suara kekecewaan datang dari politikus PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka ia menyesalkan proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis dini hari, yang dinilainya tidak demokratis.

"Dari tata tertibnya saja sangat bermasalah. Jangan dikira keputusan mengenai kursi pimpinan DPR itu hanya tentang persoalan siapa yang berkuasa di pimpinan DPR," kata Rieke di depan Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis.

Pihaknya sebagai anggota dewan merasa seperti tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR.

"Kami bukan orang yang baru satu dua hari di politik. Kami memang kebanyakan masih anak muda, tetapi mengerti bahwa paripurna itu adalah putusan tertinggi. Memang boleh ada lobi tetapi keputusan tetap di paripurna. Dicatat ini konstitusional, di sidang paripurna setiap anggota berhak untuk bicara," ujar dia.

Rieke menyatakan dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 pengeras suara di mejanya rusak sehingga ia tidak bisa menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut.

"Bagaimana mau bicara kalau pengeras suaranya saja dimatikan? Sekjen bertemu dengan saya di toilet, dia bilang alatnya rusak. Bayangkan ini pemilihan pimpinan DPR. Memilih pimpinan RT saja harus serius," katanya.

Namun, politikus itu tetap yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah dewasa dan cerdas sehingga dapat mengerti pimpinan DPR seperti apa yang seharusnya ada untuk Indonesia yang lebih baik.

"Ini kita memilih pimpinan wakil rakyat. Praktik-praktik seperti ini silakan publik menilai dan silakan nilai juga pimpinan yang terpilih melalui pemilihan seperti itu," tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan terpilihnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) harus ditanggapi bukan sebagai upaya untuk menjegal pemerintah, melainkan sebagai penguatan pengawasan terhadap pemerintah.

"Sekali lagi kalau koalisi ini (KMP) dimenangkan (menjadi pimpinan DPR) bukan untuk menjegal dan bukan untuk menghadirkan politik yang salah. Ini adalah politik untuk menghadirkan konsolidasi yang kuat di DPR melakukan fungsi check and balance terhadap eksekutif," kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintahan yang kuat memerlukan sistem "check and balances" yang kuat juga dari DPR sebagai kelompok penyeimbang.

"Semoga program Pak Jokowi yang kuat revolusi mental itu bisa dilaksanakan secara efektif. Sebab kalau tidak ada yang mengawasi yang kuat, sangat mungkin yang terjadi adalah seperti dulu yaitu praktik asal bapak senang. Kalau seperti itu tidak terjadi revolusi mental," ujar dia.

Oleh karena itu, Hidayat berharap terpilihnya pimpinan DPR yang berasal dari partai Koalisi Merah putih tidak ditanggapi negatif, melainkan dilihat sebagai upaya konstruktif untuk melakukan fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah.

"Setidaknya hal ini diterima sebagai sesuatu yang konstruktif. Bersama-sama kita membangun kedaulatan rakyat melalui demokrasi bermartabat," katanya.

(T.P008*J004*R028*Y012)

(T.P008/B/B008/B008) 02-10-2014 23:33:09