Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPRI masih menyoroti pembentukan Unit Kerja Presiden bagi Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dan berharap Presiden memberi penjelasan mengenai hal tersebut. Saran perlunya Presiden memberi penjelasan lebih rinci disampaikan Sekretaris Fraksi PPP, Lukman Hakiem, di Jakarta, Minggu "Masalah simpang siur karena penjelasan Jubir Presiden Andi Mallarangeng tidak singkron dengan keterangan Wapres Jusuf Kalla, baik di Golkar, saat bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, maupun saat bertemu Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi," kata Lukman Hakiem Lukman berpendapat masih adanya kesimpangsiuran itu cukup membingungkan masyarakat. "Perlu dijelaskan apakah dibekukan atau tidak. Keterangan Jubir itu memperuncing hubungan RI-1 dan RI-2," kata Lukman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Anwar Sanusi, mengatakan ada baiknya Presiden jelaskan masalah itu kepada rakyat. Kalau UKP3R memang dibekukan, sebaiknya Keppres No.17 Tahun 2006 tentang UKP3R segera dicabut, karena kalau tidak dicabut, kesannya institusi baru tersebut masih ada. "Kalau UKP3R dibekukan, ya cabut Keppresnya supaya tidak disalahgunakan," kata Anwar Sanusi. Anggota Komisi III DPR, Pupung Suharis, juga minta ketegasan Presiden. Keraguan akan makin menyebabkan rakyat apatis. Dia mengkritik bahwa saat ini begitu banyak lembaga yang dibentuk. Fungsinya kurang optimal dan koordinasi kurang berjalan baik. "Badan yang dibentuk terlalu banyak, sehingga tidak efektif dan terjadi tumpang tindih di lapangan. Banyaknya lembaga hanya menyedot anggaran negara," katanya. Sebelumnya Jubir Presiden, Andi Mallarangeng, menegaskan UKP3R tidak dibekukan. Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, juga menyatakan hal yang sama. "Menurut Jubir Presiden tidak ada istilah dibekukan, diendapkan atau dinonaktifkan. Yang ada, Presiden memastikan tim ini betul-betul teknis yang tidak mengambil fungsi Wapres, Menko dan menteri," kata Anas Urbaningrum. (*)
Copyright © ANTARA 2006
