Jangan kambinghitamkan angkutan umum untuk BBM bersubsidi

... lebih dari separuh subsidi BBM pada 2013 dinikmati pengendara mobil pribadi, dan 40 persen lagi dinikmati pengguna sepeda motor... "

Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Angkutan Darat menyerukan berbagai pihak jangan lagi mengambinghitamkan angkutan umum, baik penumpang maupun barang, dalam penyusunan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Angkutan umum kerap dijadikan kambing hitam dalam kebijakan terkait pembatasan BBM bersubsidi," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, di Jakarta, Kamis.

Padahal, kata dia, "Sejak lama lebih dari separuh subsidi BBM pada 2013 dinikmati pengendara mobil pribadi, dan 40 persen lagi dinikmati pengguna sepeda motor."

"Besar harapan saya pemerintah baru ada regulasi yg mendukung angkutan umum bagi masyarakat," kata dia.

Ia mengharapkan pemerintah memberikan insentif yang signifikan bila ada angkutan umum menggunakan produk ramah lingkungan seperti yang diberlakukan di sejumlah negara.

Dia mengingatkan agar kebijakan insentif bebas pajak tidak hanya diterapkan bagi kendaraan pribadi tetapi juga diperluas kepada angkutan umum.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah melakukan perbaikan transportasi umum jika memutuskan untuk menaikkan harga BBM guna mengurangi belanja subsidi BBM.

"Perbaikan kendaraan umum harus dilakukan agar konsumsi BBM dapat ditekan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM. Hingga kini hal itu belum dilakukan pemerintah," kata anggota Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut dia, perbaikan kendaraan umum perlu dilakukan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan itu agar masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.

LSM prolingkungan hidup Greenpeace menyarankan pemerintah agar mengalihkan subsidi BBM untuk keperluan pengembangan sumber energi terbarukan yang dinilai berpotensi dikembangkan di Indonesia.

"Pengembangan sumber energi terbarukan di Indonesia masih dinilai mahal, itu karena belum adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangannya," kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Arif Fiyanto di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurut dia, sumber energi fosil masih menjadi prioritas sehingga mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah.