Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta menghitung kebutuhan pupuk di masing-masing wilayah lebih teliti agar tidak terjadi kelangkaan setiap kali memasuki musim tanam. Ketua Komisi IV DPR Yusuf Faishal kepada ANTARA News di Jakarta, Jumat mengatakan selama ini sering kali kuota pupuk yang dialokasikan ke satu wilayah berlebih, sementara wilayah lain mengalami kekurangan. "Kalau pemerintah bisa menghitung lebih tepat lagi, maka tentunya tidak perlu ada kelangkaan pupuk setiap kali memasuki musim tanam," katanya. Sebab, lanjutnya, produksi pupuk yang dihasilkan pabrik selalu berlebih. Stok urea PT Pupuk Sriwijaya di gudang lini III (kabupaten) mencapai 745 ribu ton per bulan atau tiga kali lebih besar dari kuota yang ditetapkan Menteri Pertanian yang mencapai 280 ribu ton per bulan. Sedangkan, total stok pupuk urea yang ada di gudang-gudang milik produsen pupuk saat ini mencapai 1,2 juta ton atau melebihi kebutuhan pupuk urea di dalam negeri. Apalagi, Menteri Perindustrian Fahmi Idris telah melarang ekspor pupuk sebelum musim tanam berakhir Maret 2007. Yusuf menyarankan, agar kelebihan pupuk di wilayah lain bisa segera dialihkan ke daerah yang mengalami kekurangan. "Di sini pentingnya koordinasi antar daerah melalui rakor pangan di tiap regional," katanya. Ia juga meminta Dewan Ketahanan Pangan yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi segera melakukan koordinasi. "Permasalahan kelangkaan yang setiap kali muncul saat memasuki musim tanam tidak bisa hanya diatasi Deptan saja," katanya. Meski demikian, lanjut Faisal, berdasarkan informasi yang diterimanya, dari 240 kabupaten yang menjadi sentra produksi padi, hanya tiga yang mengalami kekurangan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
