Keputusan DPR ambil hak politik rakyat, kata Jokowi

Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, kepala daerah akan lebih korup...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengembalikan hak untuk memilih kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah mengambil hak politik rakyat.

"Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat," kata Jokowi di Jakarta, Jumat.

Ia yakin kepala daerah pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan lebih korup dibandingkan kepala daerah pilihan rakyat.

"Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, kepala daerah akan lebih korup," katanya.

Ia mengatakan, kepala daerah pilihan DPRD tidak akan memiliki keterikatan batin dengan rakyat, seperti tidak merasa punya tanggung jawab moral kepada rakyat.

Kepala daerah pilihan DPRD, ia melanjutkan, akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada anggota dewan yang telah memilihnya dan kondisi yang demikian rentan praktik korupsi.

Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang dengan mengembalikan hak memilih kepala daerah ke DPRD pada Jumat dini hari.

Sadosodoso

26 September 2014

Presiden kok seperti dokun ramal. PA banget, tuh. Menurut UU di negara kita hak politik rakyat adalah memilih wakilnya. Kalau pada pilkada secara langsung sudah tidak sesuai dengan Pancasila sila 4. Gak pernah baca buku, kali.

0 0 Balas Laporkan
Abdul Hakim

26 September 2014

wuiihh !!!! berani memastikan yg belum terjadi,,, akhirnya bangsaku bakal punya presiden "hebat"

0 0 Balas Laporkan