Jakarta (ANTARA News) - Perebutan kekuasaan untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI saat ini makin meruncing karena bukan hanya Partai Demokrat (PD) yang merasa berhak mendapatkan posisi itu, namun juga PPP. "Kalau di komisi saja wakilnya empat, kenapa di pimpinan DPR tidak," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Lukman Hakiem di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat. Menurutnya saat ini yang pantas untuk jabatan kursi tambahan Wakil Ketua DPR adalah Fraksi PPP dan F-PD. "Karena F-PAN dan F-PKS sudah dapat di MPR," katanya. Pembagian jatah tersebut pun disetujui Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) DPR Jamaludin Karim. "Yang sudah ada perwakilan di MPR jangan ada lagi di DPR," katanya. Jika fraksi lain minta agar diberi jatah dalam kocok ulang, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku tak masalah jika F-PAN tak mendapat jatah. "Yang penting sistemnya yang harus proporsional, yang banyak dapat banyak yang sedikit dapat sedikit," katanya. Saat ini, komposisi pimpinan DPR dinilainya tak ideal. "Yang ideal adalah disamakan dengan kompsisi pada komisi," katanya yang tak mempersoalkan apakah F-PAN mendapat jatah atau tidak. Ketua DPR Agung Laksono mengaku kalau rencana kocok ulang tersebut bukan upaya untuk mengganti pimpinan yang sudah ada. "Pimpinan nggak diganti, hanya ada penambahan satu kursi saja," katanya yang mengaku dirinya dalam posisi "aman". Yang diusulkan, katanya, hanyalah penambahan unsur pimpinan DPR secara proporsional. Mengenai mekanismenya, hal itu akan dibahas dalam UU Susduk dan Tatib DPR yang sebelumnya harus diubah untuk kemudian dibawa ke paripurna.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
