Politisi PDIP minta Jokowi wujudkan pemerintahan bersih

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan program penegakan hukum yang efektif dan memiliki efek jera kepada para koruptor," kata AP Batubara menjawab pers di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, AP Batubara meminta Pemerintahan mendatang pasangan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla agar mampu memilih calon menteri yang akan duduk di kabinetnya yakni berasal dari figur yang profesional dan bersih serta tidak memiliki cacat di bidang hukum maupun moral.

Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, partainya tidak akan ikut campur tangan dalam pembentukan kabinet pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Jajaran PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kewenangan membentuk kabinet kepada Presiden terpilih Jokowi. Sebagai presiden terpilih, ia mempunyai kewenangan penuh memilih menteri," ujarnya.

AP Batubara menegaskan, meskipun PDIP merupakan partai yang paling banyak memiliki kursi di DPR, bukan berarti harus meminta jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Saya yakin, Jokowi akan memilih orang-orang yang memang layak dan profesional menduduki posisinya di kabinet," tambahnya.

Ketika ditanya soal nama Kabinet pada Pemrintahan Jokowi-JK, dia mengatakan, masalah penamaan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden terpilih Jokowi.

AP Batubara menambahkan, agar Presiden Jokowi mampu mewujudkan visi Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berbudaya sesuai kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.(*)