Jokowi diminta prioritaskan konsolidasi perbankan

Permintaan prioritas itu guna menciptakan bank nasional dengan permodalan yang kuat ...

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Chandra Fajri meminta Presiden terpilih Joko Widodo untuk memprioritaskan konsolidasi perbankan nasional sebagai program utama untuk dijalankan dalam 2--3 tahun awal pemerintahannya.

"Permintaan prioritas itu guna menciptakan bank nasional dengan permodalan yang kuat guna menopang pembangunan infrastruktur ke depan," kata Chandra di Jakarta, Kamis..

Ia mengatakan konsolidasi perbankan harus dijalankan oleh Presiden Jokowi agar pembangunan infrastruktur tak hanya urusan APBN, tapi bisa juga jadi urusan perbankan.

Menurut Chandra, kesenjangan infrastruktur yang dialami Indonesia saat ini sudah menjadi kesepakatan berbagai pihak untuk dibenahi. Namun, yang justru belum menjadi kesepakatan bersama adalah sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut mengingat APBN tidak memiliki kekuatan keuangan yang memadai saat ini.

Hampir 60 persen dari belanja APBN habis untuk membayar gaji dan sisanya untuk membayar subsidi dan utang, ujar Chandra.

"Tanpa perubahan drastis manajemen fiskal, APBN tidak bisa diandalkan. Yang bisa hanya mendorong perbankan masuk membiayai infrastruktur dan itu membutuhkan bank-bank dengan permodalan yang kuat," kata Chandra.

Ia menuturkan, konsolidasi perbankan juga diperlukan untuk menghadapi gempuran bank-bank asing yang akan masuk secara bebas ketika liberalisasi perbankan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada 2020.

Saat ini, lanjut Chandra, dari sisi ukuran aset saja, perbankan di Malaysia memiliki aset tiga kali lebih besar dari bank-bank nasional jika digabungkan.

"Ke depan, bank modalnya harus besar. Semakin besar asetnya, semakin efisien, produknya beragam. Ambil contoh saja, Bank CIMB Malaysia yang empat kali lebih besar dari Bank Mandiri, itu kalau kita ambil uang di ATM di berbagai negara, tidak kena biaya," ujarnya.

Menurut Chandra, jika konsolidasi perbankan tidak berjalan dan tidak ada perubahan, bank-bank nasional kita akan tersingkir dan menjadi pemain lokal.

"Ini akan menjadi ancaman besar," kata Chandra.

Ia menuturkan, hal itu sudah terlihat mulai dari sekarang, bagaimana Bank of Tokyo Mitsubishi, sudah masuk ke Indonesia, karena bank tersebut mengincar pengusaha-pengusaha Jepang yang berinvestasi di Indonesia. Demikian pula dengan bank-bank asal Malaysia yang menyerbu Indonesia.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Kodrat Wibowo menilai konsolidasi perbankan wajib dijalankan pemerintahan Jokowi-JK dalam 2-3 tahun ke depan guna menghadapi persaingan dengan bank-bank dari negara-negara tetangga, yang dari sisi ukuran jauh lebih besar.

"Dengan konsolidasi tercipta juga efisiensi dalam berbagai hal. Tolak ukur perbankan untuk bisa berkembang kan diukur dari kekuatan permodalan yang dimilikinya. Ini agar peluang-peluang investasi yang sangat luas di ekonomi nasional bisa dimanfaatkan oleh perbankan nasional," ujar Kodrat.

(C005/R010)