Paripurna RUU Pilkada dihadiri 493 anggota DPR

Jakarta (ANTARA News) - Rapat paripurna DPR RI yang menjadwalkan persetujuan terhadap Rencangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilu Kepala Daerah dan RUU tentang Pemerintahan Daerah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, dihadiri sebanyak 493 anggota.

Pada rapat paripurna lanjutan yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB ini jumlah anggota DPR RI yang hadir lebih banyak dibandingkan pada pembukaan rapat paripurna sekitar pukul 11.30 WIB yakni sebanyak 411 anggota.

Jumlah anggota yang hadir tersebut sangat banyak jika dibandingkan dengan rapat paripurna yang biasanya diselenggarakan secara rutin pada hari Selasa.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, yang memimpin rapat paripurna saat membuka rapat paripurna lanjutan mengatakan, jumlah anggota yang hadir sebanyak 493 anggota.

Komposisi anggota DPR RI yang hadir meliputi Fraksi Partai Demokrat (FPD) sebanyakl 128 anggota dari 148 anggota, Fraksi Partai Golkar (FPG) 94 dari 106, Fraksi PDI Perjuangan 89 dari 94, Fraksi PKS 55 dari 57, Fraksi PAN 41 dari 46, Fraksi PPP 33 dari 38, Fraksi PKB 21 dari 28, Fraksi Gerindra 22 dari 26, serta Fraksi Hanura 10 dari 17.

Priyo Budi Santoso kemudian mempersilakan Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panja RUU Pilkada.

RUU Pilkada hingga disepakati pada tingkat pertama di Komisi II DPR RI, Rabu (24/9), ada dua opsi yakni RUU Pilkada yang didalamnya memuat pasal pilkada langsung serta RUU Pilkada yang di dalamnya memuat pasal pilkada dikembalikan ke DPRD.

Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, mengatakan, hingga menjelang rapat paripurna sikap fraksi-fraksi terhadap RUU Pilkada terbelah menjajdi dua, yakni empat fraksi mendukung pilkada langsung serta lima fraksi mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD.

Sebanyak lima fraksi yang mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD meliputi FPG, FPKS, FPAN, FPPP, dan FGerindra.

Sedangkan, empat fraksi yang mendukung pilkada langsung yakni FPDI Perjuangan, FPKB, FHanura, serta FPD.

Namun, FPD memiliki sikap mendukung pilkada langsung dengan 10 catatan.

"Kami akan mendukung pilkada langsung, jika koalisi partai pendukung pemerintahan terpilih dapat menerima seluruh catatan kami," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi I
DPR RI, Ramadhan Pohan.

(R024/B012)