JK: jatah menteri untuk parpol tidak berubah

Tidak ada tambahan jatah menteri dari partai politik.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa jatah menteri untuk partai politik tetap 16 dan tidak berubah meskipun koalisinya nanti bisa bertambah.

"Tidak ada tambahan jatah menteri dari partai politik. Tetap saja yang profesional lebih mayoritas," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara diskusi "Di Bawah Pemerintah Jokowi-JK, Saatnya Membangun Kekuatan Pertanian Rakyat dan Keadilan Pangan Nasional", di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis.

Menurut Jusuf Kalla, meskipun sejumlah partai politik seperti PPP, PAN atau Demokrat misalnya merapat ke koalisinya. Maka ia dan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap konsisten untuk memberikan kursi yang lebih banyak bagi kalangan profesional ketimbang dari partai politik.

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga enggan mengungkapkan apakah sudah ada parpol dari Koalisi Merah Putih yang menyatakan bergabung.

Sebelumnya, perwakilan dari PPP dan PAN menghadiri rapat kerja nasional PDIP pada 19--20 September di Semarang.

Kedua pihak partai tersebut belum mengakui bahwa kedatangan mereka merupakan sinyal akan merapat ke koalisi Jokowi-JK akan tetapi dari pihak koalisi Jokowi-JK sudah menyatakan membuka diri apabila ada partai dari Koalisi Merah Putih yang mau bergabung.

Apalagi, Jokowi sempat mengatakan bahwa kedatangan PPP dan PAN merupakan indikasi bahwa ada keinginan untuk merapat.

"Ya mudah-mudahan saja pada waktunya akan disampaikan (ada yang bergabung tidak)," ujar Jusuf Kalla.

Terkait sejumlah partai yang mencalonkan nama menteri kepada Tim Transisi termasuk PKB yang dikabarkan mencalonkan empat nama menteri, kata Jusuf Kalla hal tersebut masih bagian dari saran yang terus dikumpulkan. Sampai saat ini, lanjutnya, nama-nama menteri masih dikaji.

"Tim transisi itu tugasnya mengumpulkan saran-saran. Saran-saran itu ada yang langsung ke Pak Jokowi, ada yang langsung ke saya, ada yang lewat Tim Transisi. Jadi, Tim Transisi itu tidak memutuskan apa-apa, hanya mengusulkan dan memberikan saran," jelas Jusuf Kalla.

(M047)