Legislator: pilkada tak langsung cabut hak rakyat

Pilkada lewat DRPD itu sama dengan mencabut hak rakyat karena mereka tidak punya lagi hak politik untuk memilih pemimpinnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Legislator Partai Demokrat Ramdhan Pohan mengatakan, pilkada tidak langsung atau yang dipilih melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sama dengan mencabut hak rakyat.

"Pilkada lewat DRPD itu sama dengan mencabut hak rakyat karena mereka tidak punya lagi hak politik untuk memilih pemimpinnya," katanya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan jika pilkada secara langsung membutuhkan biaya mahal, dapat menumbuhkan politik uang atau bahkan memicu gesekan horizontal itu bukan salah rakyat.

"Itu bukan salah mereka tapi itu adalah konsekuensi dari sebuah demokrasi. Masyarakat jangan dicabut haknya." katanya.

Ia mengatakan, setiap demokrasi memiliki dampak positif dan negatif, namun jangan sampai hal tersebut kepentingan rakyat harus menjadi korban.

"Janganlah rakyat yang dikorbankan karena kekurangan demokrasi, tapi kekurangan itu lah yang bersama-sama harus kita perbaiki," katanya.

Perbaikan tersebut, kata Ramdhan, terkait dengan mekanisme dan sistem yang digunakan sehingga tidak perlu dilakukan pembatalan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sebelumnya terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada, Fraksi Partai Demokrat telah mengusulkan 10 poin perbaikan dalam rapat Panja yang dibahas oleh Komisi II DPR RI.

"Kami setuju dengan pilkada langsung dengan syarat 10 poin perbaikan seperti yang sudah kami usulkan sebelumnya," katanya.

Ia mengatakan dalam rangka mendukung pengesahan RUU Pilkada yang dilakukan secara langsung ketua umum Partai Demokrat menginstruksikan kepada seluruh kadernya mengikuti jalanya sidang.

"Ketua umum sudah menginstruksikan kami melalui SMS, BBM dan media lainnya agar kami bisa secara langsung mendukung suara rakyat yakni pilkada secara langsung yang diputuskan dalam sidang paripurna nanti," katanya.

(SDP-95/S023)