Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat

Kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik dalam pengembangan sistem AKIP,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) pada 2014 terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin baik dalam pengembangan sistem AKIP," kata Azwar di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu, seperti dikutip dalam laman web Wakil Presiden.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB serta disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi. Evaluasi tersebut didasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian PAN dan RB mengadakan evaluasi setiap tahun.

Dari hasil evaluasi tersebut, Menteri PAN dan RB mengatakan bahwa kesadaran instansi pemerintah pusat menerapkan AKIP semakin tinggi, dan tingkat kepatuhan serta pertanggungjawaban kinerja pun semakin tinggi. Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dari tahun ke tahun semakin meningkat.

"Hal ini terlihat dari tren rata-rata nilai akuntabilitas K/Ldari tahun 2009 sebesar 46,76 sebesar 46,76 dengan kategoriC (agak kurang) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 64,56 dengan kategori CC (cukup baik)," kata Azwar.

Pada 2014 kondisi akuntabilitas kinerja K/L dengan kategori "AA" (memuaskan) masih belum ada, kategori "A" (sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori "B" (baik) sebesar 42 K/L, kategori "CC" (cukup baik) sebanyak 31 K/L, kategori "C" (agak kurang) sebanyak 3 kementerian/lembaga dan kategori "D" (kurang) sudah tidak ada.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan kategori "A" adalah Kementerian Keuangan, KPK, BPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, BPKP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian itu adalah kualitas kerja birokrasi.

Bagi instansi yang bukan langsung melayani publik, kinerja instansi itu dapat diukur dari kualitas kebijakan yang dikeluarkan. "Diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi," kata Wapres.

Wapres menyoroti banyaknya jenis penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah seperti kemajuan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja dan survei kepuasan pelayanan masyarakat.

Menurut Wapres, ada baiknya berbagai penghargaan dan penilaian yang diberikan kepada kementerian/lembaga diintegrasikan atau disatukan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Harusnya menjadi satu. Upaya seperti ini perlu dintegrasikan dan tingkatkan tujuannya yaitu perbaikan kinerja dari lembaga publik," kata Wapres.
(M041/A029)