Bank Dunia: akses pekerjaan layak kurangi kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) - Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pekerjaan layak kepada masyarakat miskin, dan hal tersebut harus dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan komunitas.

"Masyarakat miskin harus dibantu dengan cara menolong diri mereka sendiri, melalui penyediaan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik," kata Ekonom Utama Bank Dunia Vivi Alatas di Seminar "Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan" di Jakarta, Selasa.

Masyarakat miskin, menurut Vivi, juga harus dipastikan memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainnya untuk program sarana kesehatan dan pendidikan.

Dengan akses kesehatan untuk menunjang gizi yang lebih baik, dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas diri, ujarnya, masyarakat miskin dapat memberdayakan dirinya sendiri untuk lepas dari kemiskinan.

Vivi mengingatkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program jaring pengaman sosial. Menurut dia, saat ini, pemerintah hanya mengalokasikan 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk program bantuan sosial.

Dia mengatakan, jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya. Pemerintah Brasil, kata dia, menghabiskan anggaran sebesar 1,5 persen dari PDB untuk jaring pengaman sosial.

Deputi Kesejahteraan Rakyat Tim Transisi Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, di kesempatan yang sama, menekankan perlu perubahan paradigma dalam memandang masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Dua masalah tersebut, menurut dia, harus dipandang sebagai masalah lintas sektor yang harus diselesaikan semua pihak. Maka dari itu, perlu kemauan dan kepedulian yang tinggi dalam diri berbagai kalangan untuk aktif mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

"Kami (Jokowi-Jusuf Kalla) ingin melakukan pendekatan yang berbeda, kita butuh eksekusi yang berbeda. Semua pemangku kepentingan harus memiliki target yang sama untuk masalah ketimpangan dan kemiskinan ini. Visinya harus jelas, agar geraknya ke arah yang sama," kata dia.

Pendiri PT. Quantum Business Internasional Betti Alisjahbana sebagai pembicara yang mewakili pihak swasta dalam seminar tersebut mengusulkan agar swasta berinisiatif menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat miskin sesuai dengan potensi dimana masyarakat itu berada.

"Contohnya tumbuhkan industri tenun seperti di Bali, Padang, dan lainnya. Ajarkan masyarakat membuat desain sehingga memenuhi selera pasar di Jakarta,dan lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, menurut Bank Dunia, penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia mengalami pelambatan. Bank Dunia menyatakan penurunan kemiskinan di Indonesia hanya 0,7 persen pada 2012-2013. Tingkat tersebut dinilai sebagai level penurunan terkecil pada satu dekade terakhir.

Bank Dunia juga melaporkan sebanyak 68 juta penduduk Indonesia berada pada kategori rentan untuk jatuh miskin. Hal itu karena, jumlah pendapatan mereka dinilai hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan keluarga kategori miskin.

Sedangkan, indeks ketimpangan konsumsi koefisien gini (gini ratio) di Indonesia sebesar 0,41 pada 2013 atau meningkat dibanding pada tahun 2000 sebesar 0,30.

(UU.A063/B012)