Legislator: buka lebar akses hutan untuk rakyat

Kalau saat ini pola pengelolaan hutan bersama masyarakat sudah dilakukan, maka terus digenjot supaya hasilnya maksimal diterima rakyat dan hutanpun lestari,"

Jakarta (ANTARA News) - Pengelolaan sektor kehutanan ke depan tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat dengan membuka lebar akses hutan untuk masyarakat, kata Anggota Komisi IV DPR RI Marsanto.

Dalam Dialog Tokoh di Jakarta, Selasa, dia menyatakan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dipastikan akan terus mengadaptasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menyempurnakan yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya.

"Kalau saat ini pola pengelolaan hutan bersama masyarakat sudah dilakukan, maka terus digenjot supaya hasilnya maksimal diterima rakyat dan hutanpun lestari," katanya pada dialog bertajuk Revolusi Mental dan Perubahan Politik Kehutanan yang Lebih Lestari, Sejahtera dan Berkeadilan: Mungkinkah?.

Menurut Marsanto, Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat (PHPL) merupakan media untuk memberikan akses besar dan berkeadilan bagi rakyat dalam membantu pemerintah mengelola hutan.

Selama ini, lanjut dia, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai pengejawantahan pengelolaan hutan lestari sukses berlaku di Jawa.

"Mengelola hutan saat ini masih berbenturan kepentingan antara pusat dan daerah. Di Jawa PHBM jauh lebih mudah diterapkan," katanya pada kegiatan yang digelar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki).

Namun, tantangan pemerintah ada di luar Jawa dengan sumber daya manusia yang besar. Sumber Daya Hutan pun, lanjut Marsanto, jauh lebih besar di luar Jawa.

"Tetapi industri terfokus di Jawa. Ini yang menjadi tantangan dilakukannya revolusi mental," kata Mantan Dirut Perum Perhutani itu.

Dia mengatakan, revolusi mental bisa dimulai dengan kepastian lahan atau wilayah yang harus dilakukan dengan dukungan semua pemangku kepentingan kehutanan.

"Yang akan dicapai lewat revolusi mental ini salah satunya adalah tercapainya pengelolaan kehutanan yang lestari dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan," katanya.

(S025/R010)