Poso (ANTARA News) - Tim Pencari Fakta Independen Poso yang dibentuk pemerintah hanya akan mengusut insiden penyerangan markas Brimob di Gebang Rejo, Poso, pada 22 Oktober silam. "Tim tersebut tidak akan mengusut kasus-kasus kerusuhan yang sebelumnya juga terjadi di Poso sejak 1999," kata Gubernur Sulawesi Tengah, H. Paliuju usai bersilaturahmi dengan Menteri Sosial, Bachtiah Chamsyah, di Poso, Kamis malam. Ia mengatakan hingga kini masih banyak versi yang berkembang tentang kejadian tersebut, untuk itu perlu di cari kebenarannya. Hal senada juga diungkapkan salah seorang anggota tim TPF Najamuddin Ramli yang mengatakan TPF yang mulai bekerja 1 Nopember 2006 tersebut tidak akan mengusut insiden-insiden yang pernah terjadi di Poso dan sekitarnya. Ia mengakui bahwa berbagai insiden yang terjadi di Poso tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan saling terkait. "Jadi jika memang ditemukan ada kaitan antara insiden 22 Oktober dengan insiden sebelumnya maka TPF beserta pihak-pihak terkait akan membahas terlebih dahulu untuk melakukan pengusutan," katanya. Ia menambahkan tim yang dibentuk tersebut beranggotakan 11 orang antara lain terdiri dari unsur TNI dan Polri yang diketuai oleh Deputi Keamanan Nasional Kementerian Koordinator Polhukam. Situasi keamanan di Poso kembali memanas sejak terjadi bentrok seratusan anggota Brimob dengan warga Kelurahan Gebang Rejo, Minggu malam (22/10), yang menewaskan Syaifuddin alias Udin (22) dan melukai Muhammad Rizki alias Kiki (29) akibat terjangan timah panas aparat. Pasca-bentrok tersebut terjadi serangkaian aksi pembakaran, yakni di Gereja Eklesia dan sebuah rumah tinggal anggota polisi di kelurahan Gebang Rejo, serta di Kelurahan Lawanga sekelompok orang membakar aset milik seorang anggota polisi. Menyusul beberapa insiden yang terjadi di Poso akhir-akhir ini terutama penyerangan markas Brimob yang menyebabkan Pemerintah membentuk TPF independen.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006