"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam siaran pernya di Jakarta, Senin.
Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS itu menegaskan bahwa politik uang marak ketika pilkada dan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
"Pilkada langsung marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," papar Hidayat.
Ia mengatakan PKS akan solid dalam mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Hidayat ketika menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI.
"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tegas Hidayat.
Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara.
Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD.
"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," pungkas Hidayat.(*)
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
