Pemerintah harus prioritaskan BBM untuk nelayan

Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan akan mengawal kebijakan distribusi bahan bakar minyak khususnya solar bersubsidi untuk nelayan.

"Pemerintahan yang baru, harus memprioritaskan kepastian akan ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan dalam lima tahun ke depan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dalam diskusi mengenai roadmap kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Yudi mengatakan, perlu adanya pengkajian yang lebih jauh tentang masalah ketidakkonsistenan BBM bersubsidi baik dari sisi regulasi atau dari format distribusinya.

"Kami ingin para pemangku kepentingan meninjau ulang hal ini, terutama terkait keberlangsungan operasional nelayan," katanya.

Ia berharap nantinya akan ada sistem yang baik, terjadwal, rutin, dan konsisten.

"Apa yang menghambat, kita lihat juga apakah dari sisi regulasinya ada yang perlu diubah atau justru dari masalah operasionalnya," tambahnya.

Yugi mengemukakan perlu adanya master list khusus yang bisa memonitor dan memastikan untuk keberlanjutan pasokan.

"Enam puluh persen biaya operasional nelayan itu untuk bahan bajar, kita ingin agar pasokannya aman," terangnya.

Sebelumnya, Kadin mencatat bahwa sempat terjadi pengurangan solar bersubsidi hingga 20 persen dari kuota normal, sehingga total distribusi hingga akhir tahun 2014 hanya mencapai sekitar 720.000 kiloliter dari asumsi sebelumnya sekitar 900.000 kiloliter.