Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah wajib mendukung revitalisasi Praja Muda Karana (Pramuka) yang saat ini terus diupayakan, karena pentingnya Gerakan Pramuka bagi pengembangan nilai moral dan akhlak generasi muda, kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. DR KH Din Syamsuddin."Saat ini adanya liberalisasi yang melanda bangsa Indonesia, termasuk liberalisasi moral, yang mengancam perkembangan generasi muda," ujarnya dalam acara halal bihalal Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, di Cibubur, Kamis.Ia menilai, saat ini banyak kemungkaran yang diorganisir hingga mengancam generasi muda.Oleh karena itu, ia menilai, revitalisasi berarti menemukan kembali vitalitas gerakan hingga mampu berkembang dan menjawab tantangan perubahan, dan revitalisasi juga harus didukung strateginya dalam menghadapi perubahan zaman.Untuk itu, menurut Din, perlu dikembangkan suatu kerjasama antara Pramuka dan gerakan kepanduan yang telah ada di masyarakat."Rekonsilisasi antara Pramuka dengan gerakan kepanduan di masyarakat perlu segera diupayakan untuk mengantisipasi gerakan liberalisasi moral," katanya.Oleh karena itu, ia berpendapat, Gerakan Pramuka dapat menjadi salah satu gerakan masyarakat yang memperkuat nilai-nilai akhlak bangsa yang selama ini semakin merosot akibat liberalisasi moral tersebut."Apalagi krisis multidimensi yang terjadi di negeri saat ini diakibatkan runtuhnya nilai-nilai moral dan akhlak bangsa," katanya.Sementara itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Azrul Azwar, menyambut baik sikap pemerintah dengan memberikan anggaran bagi gerakan pramuka melalui APBN 2006. "Anggaran Rp40 miliar bagi gerakan Pramuka melalui APBN 2006 merupakan yang pertama dianggarkan dalam APBN," katanya.Menanggapi adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Gerakan Pramuka, ia sangat menyambut baik. "RUU Gerakan Pramuka sebaiknya diusulkan oleh pemerintah melalui Menepora," demikian Azrul Azwar. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
