Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki rencana atau keinginan untuk mengambil alih atau melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga para pengusaha asing diminta untuk beroperasi dengan rasa tenang. "Saya menjamin tidak akan ada nasionalisasi," tegas Presiden kepada sekitar 400 pengusaha asing dari 20 negara yang mengikuti Forum Investasi Regional Indonesia atau Indonesian Regional Invesment, di Jakarta, Kamis, yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Acara pembukaan forum dua hari ini dihadiri Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Pangestu, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Presiden mengatakan pula tiba saatnya bagi para pengusaha asing untuk menanamkan atau menambah modal mereka di Indonesia, karena potensi pasar penduduk Indonesia yang sekarang saja lebih dari 200 juta jiwa ditambah lagi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita. "Pada akhir tahun 2006 ini diharapkan pendapatan per kapita naik menjadi sekitar 1.500 dolar AS per kapita dibandingkan 1.300 dolar pada tahun sebelumnya," kata Yudhoyono. Jaminan di bidang politik juga diberikan Presiden dengan menyebutkan pilkada di lebih dari 20 propinsi, kabupaten dan kota telah berlangsung secara baik dan aman. Karena forum ini juga dihadiri para pejabat daerah mulai gubernur, walikota hingga bupati, maka Kepala Negara memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan berbagai harapannya dari berbagai daerah. "Para pejabat daerah harus bisa bekerja secara harmonis dengan para pengusaha," kata Presiden ketika menekankan arti pentingnya pembangunan ekonomi terutama yang ikut dilakukan oleh dunia usaha swasta. Yudhoyono memberi contoh investasi di Batam tidak hanya harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Tanah Air tapi juga dengan berbagai negara di sekitarnya, mulai dari Malaysia dan Singapura sebagai daerah terdekat tapi juga dengan China hingga Pakistan dan India. Kepada para pejabat dari daerah, diingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai tiga tugas utama yaitu mengurangi jumlah penduduk miskin, menciptakan lapangan kerja hingga menekan angka pinjaman luar negeri baik untuk pemerintah maupun swasta. "Pemerintah untuk tahun anggaran mendatang akan mengalokasikan dana enam miliar dolar (AS) untuk membangun berbagai infrastruktur pedesaan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi jumlah penduduk miskin," kata Kepala Negara kepada puluhan gubernur, walikota dan bupati.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
