BPK ajukan anggaran Rp2,98 triliun pada 2015

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan rencana kerja anggaran sebesar Rp2,987 triliun pada Rancangan APBN 2015, dengan usulan penambahan Rp91 miliar dari pagu anggaran 2015 sementara.

"Untuk mengakomodir kebutuhan akibat penerapan Struktur dan Tata Kerja (SOTK) baru, seperti pembentukan Kantor di Kalimantan Utara, BPK mengusulkan penambahan anggaran," kata Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) di Jakarta, Rabu malam.

Hendar mengatakan usulan penambahan anggaran Rp91 miliar dari pagu sebelumnya di RAPBN 2015 karena terdapat penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK, salah satunya dengan pembentukkan Kantor perwakilan BPK di Kalimantan Utara.

Selain itu, lembaga auditor negara memperkirakan akan terjadi peningkatan volume pengelolaan jabatan fungsional pemeriksa, kebutuhan kapasitas pengembangan pemeriksaan kinerja, dan kebutuhan spesialisasi penelitian sesuai dengan jenis pemeriksaan.

"BPK juga membuthkan dukungan pemeriksaan dari bidang Teknologi Informasi, tindak lanjut hasil peer review, dan penyelerasan fungsi-fungsi pada setiap unit kerja," kata Hendar.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP sempat mengkritik BPK karena tidak mencantumkan rencana kerja mengenai program pemeriksaan keuangan berdasarkan audit kinerja yang harus disinergikan dengan aspirasi, serta juga landasan dari setiap Komisi di Parlemen.

"Waktu rapat Juli 2014 lalu, BPK seolah-olah siap melaksanakan tersebut. Namun saya belum melihat rencana itu dalam Rencana Kerja 2015 ini. Jangan hanya meminta penambahan anggaran saja," kata Dolfie.

Menjawab pertanyaan Dolfie, Hendar menjawab BPK dalam menjalin komunikasi dengan DPR berpegangan pada nota kesepahaman yang sudah ditandatangani pada 2007, yang diantaranya menyebutkan BPK aktif melakukan komunikasi melalui pimpinan DPR.

Namun dia juga menambahkan, untuk ke depannya, BPK siap berkoordinasi dengan DPR untuk mengoptimalkan program audit kinerja dalam pemeriksaan keuangan..

Sementara itu, di akhir rapat, Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang menyatakan Komisi setuju dengan usulan anggaran dari BPK, dan usulan tersebut akan dibawa ke Badan Anggaran DPR. (I029)