Politisi PDIP tegaskan jatah menteri jadi hak Presiden

Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan soal jatah menteri bagi partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogratif presiden terpilih.

"Sesuai UUD 1945 Kabinet Indonesia adalah Kabinet Presiden terpilih Joko widodo, bukan kabinet partai tertentu," kata AP Batubara kepada pers di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu menilai wajar jika kader PDIP memperoleh jatah kursi paling banyak di kabinet dibandingkan partai pengusung dan pendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

"Wajar saja kalau kader PDI Perjuangan paling banyak duduk di kabinet, dibandingkan kader dari parpol lain yang mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014," ujar AP Batubara.

Hasil suara Pemilu Legislatif 2014 PDI Perjuangan meraih 18,95 persen, disusul PKB (9,04 persen), Partai NasDem (6,72 persen), Partai Hanura (5,26 persen) dan PKPI (0,91 persen).

Menyinggung soal siapa saja kader PDI Perjuangan yang layak masuk kabinet, AP Batubara menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi.

"Saya tak mau ikut campur soal kabinet. Itu Hak Prerogratif Jokowi sebagai presiden," katanya.

Begitu juga dengan putranya, Juliari Batubara, yang kabarnya bakal menjadi salah satu menteri Jokowi. "Semuanya saya serahkan ke Jokowi. Kalau anak saya (Juliari) dinilai layak masuk kabinet, silakan saja," ujarnya.

Mengenai komposisi kabinet yang nantinya akan diisi oleh 18 orang profesional dan 16 orang dari parpol, AP Batubara juga menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi.

"Karena Jokowi yang nantinya akan menjadi presiden, maka dia yang paling tahu soal komposisi kabinetnya," kata AP Batubara.(*)