"Pemerintah SBY-JK memang telah memuaskan publik dengan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Namun dibandingkan dengan anggaran yang dikuras untuk membayar utang, prestasi ini menjadi tidak terlalu menggembirakan," kata Masduki Baidlowi, Wakil Ketua FKB, kepada pers di Jakarta, Selasa.
Dalam anggaran APBN 2009 yang mencapai Rp1.037,1 triliun, porsi pembayaran utang pokok dan bunganya hampir 15 persen atau sekitar Rp169,9 triliun.
Jumlah itu bahkan lebih besar daripada anggaran gabungan enam kementerian atau departemen.
Walaupun rasio utang dari pos APBNP 2008 turun dari di atas 100 persen pada pascakrisis 1997 menjadi 53,5 persen pada akhir 2004 dan 33 persen pada 2008, tetapi beban cicilan dan bunga utang dibiarkan terus menyandera APBN.
"Akibatnya pos-pos untuk kesejahteraan rakyat terpangkas," katanya.
FKB menyayangkan kegagalan pemerintahan Yudhoyono - Kalla dalam memanfaatkan momentum bencana tsunami Aceh beberapa tahun lalu untuk merundingkan restrukturisasi utang, termasuk kemungkinan mendapatkan pengampunan utang atau minimal penghapusan bunga utang dari para kreditur.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akhir 2007, posisi utang pemerintah saat ini mencapai 155,29 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.430,96 triliun.
"Jumlah ini hampir menyamai total nilai aset negara yang mencapai Rp1.600,21 triliun," kata Masduki.
Masduki menilai, untuk menutup defisit APBN 2009 sebesar Rp51,4 triliun atau 1 persen dari PDB, pemerintah berencana menambah utang luar negeri baru sebesar 2,6 miliar dolar AS.
"Dalam upaya memutus siklus gali lubang tutup lubang, prestasi pemerintahan SBY-JK ini tidak bisa terlalu diandalkan," ujarnya.
Ironisnya, lonjakan utang yang fantastis itu tidak berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat karena rakyat tetap tetap miskin dan terbelakang saat sumber daya alam habis terkikis.
Sepanjang reformasi yang telah berjalan selama 10 tahun, utang yang ditimbun jumlahnya tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang yang diwariskan rezim Orde Baru selama 32 tahun sebesar 54 miliar dolar AS, demikian Masduki. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
