PBNU minta Kemenag cabut buku berbau SARA

Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama mencabut peredaran buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk Kelas VII MTs Kurikulum 2013 karena dinilai bermuatan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Dengan menyebutkan makam wali sebagai contoh dari berhala masa kini, kata Wakil Sekjen PBNU Abdul Munim DZ, tim penulis buku dari Ditjen Pendis Kemenag RI secara langsung menciptakan konflik terbuka di tengah keharmonisan umat beragama.

"Yang paling mendesak buku itu harus dicabut dari peredaran dulu," kata Munim di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, menanggapi peredaran buku SKI untuk kelas VII MTs terbitan Kemenag 2014.

Ia mengatakan orang Kemenag terlalu sibuk mengurusi proyek sehingga muatan materi yang menggangu keharmonisan umat beragama bisa lolos cetak.

"Ini keteledoran Menteri Agama dan jajarannya. Mereka mengkhianati amanah dan mandat yang diberikan rakyat untuk menjaga ketertiban dan kerukunan kehidupan umat beragama," tegas Munim.

Mun'im mengingatkan, Kemenag tidak boleh dipakai untuk kepentingan segelintir umat Islam. Sebagai institusi negara, Kemenag harus bekerja dalam rangka menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama.

Menurut Munim, Kemenag seharus mengutamakan pelayanan pendidikan untuk umat banyak, bukan sibuk berurusan dengan proyek-proyek singkat dengan mengabaikan konten-konten kurikulum yang membuat ketegangan di tengah masyarakat.

Kalimat yang menyinggung SARA itu terdapat dalam buku pedoman untuk guru SKI Kelas VII MTs. Dalam BAB I tentang Kearifan Nabi Muhammad SAW, guru disarankan untuk meminta peserta didik agar mendiskusikan tentang perbandingan antara kondisi

kepercayaan Mekkah dengan kondisi kepercayaan sekarang. Lalu disebutkan bahwa "Masih ada yang menyembah berhala, mempercayai benda-benda, dan selalu meminta kepada benda-benda." Berikutnya pada poin lain disebutkan bahwa "Berhala sekarang adalah kuburan para wali".

Kepala MTs Irsyaduth Thullab, Tedunan, Wedung, Demak, Faiq Aminuddin dalam suratnya kepada PBNU mengatakan pemberian contoh yang menyebutkan berhala sekarang adalah kuburan para wali tentu tidak sesuai dengan ajaran yang dianut oleh warga NU.

"Tidak tepatlah bila buku ini dijadikan sebagai buku pegangan guru semua guru MTs se-Indonesia karena ada banyak MTs yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif NU. Sungguh sangat disayangkan adanya kalimat yang menyatakan bahwa kuburan wali adalah berhala. Maka sudah seharusnya buku ini perlu segera dikaji ulang dan direvisi," kata Faiq seperti dikutip Munim.