Kabinet Jokowi dari profesional dan partai

Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi di Jakarta, Senin.

Jokowi menjelaskan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang terdiri dari profesional dan profesional partai.

"Kita putuskan jumlah kementerian 34, yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya, 18 profesional dan 16 profesional partai," kata Jokowi.

Ke-18 menteri dari kalangan profesional antara lain adalah Kementerian Keuangan, BUMN, ESDM dan Pertanian.

Jumlah kementerian tersebut dikatakan Jokowi untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem presidensial di mana presiden sebagai "single chief executive".

"Presiden dibantu oleh menteri negara agar tercipta pemerintahan yang bekerja, pemerintahan yang hadir di tengah rakyat," kata Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla dan para deputi Tim Transisi.

Menteri koordinator dalam kabinet Jokowi dipastikan tetap berjumlah tiga yakni, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menko Kesra.

Sementara untuk jabatan wakil menteri, Jokowi mengatakan hanya Menteri Luar Negeri yang memerlukannya.

"Wamen sementara ini, penilaian kita, yang masih diperlukan adalah di Kemenlu," katanya.

Jumlah 34 kementerian, dinilai Jokowi cukup untuk negara kita yang jumlah penduduknya sekitar 240 juta jiwa.

"Saya sudah berikan contoh negara tetangga kita, jumlah penduduknya 20 juta jiwa, kementeriannya 24. Kita 240 juta jiwa penduduknya, kementeriannya? Kita ingin membangun kabinet yang kuat yang siap untuk bekerja yang siap mengarah kesana," katanya.

Terkait nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri, Jokowi akan mengumumkannya pada kesempatan berikutnya karena masih dalam tahap penggodokan.

"Nama-nama nanti perubahannya yang baru akan disampaikan di lain waktu karena belum final," katanya.

Demikian juga dengan detil struktur kabinet apakah akan ada kementerian baru atau penggabungan kementerian.

"Nanti kalau sudah selesai baru kita siapkan lagi kriteria seperti apa. Nama-namanya masih belum sesuai. Ini kan sudah kita umumkan, agar ada ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan. Masukan bisa disampaikan lewat , banyak kan bisa lewat twiter bisa, lewat kamu (wartawan) bisa, lewat surat bisa," katanya.

Pemerintahan Jokowi memiliki program utama untuk mencapai kedaulatan pangan, kemaritiman dan kependudukan.