"Hal yang utama dalam pemilihan adalah pemilihan itu sendiri. Sehingga, yang perlu diatasi adalah adanya politik uang dan pemaksaan kehendak. Hal ini, menurut saya permasalahan-permasalahan mendasar dalam pelaksanaan pilkada," kata Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan demokrasi yang berkembang di Indonesia ingin bercita-cita menjadi negara demokrasi yang sempurna dengan mengacu negara barat seperti Amerika.
"Padahal, belum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan tingkat pendidikannya," ucapnya.
Dia mengatakan sesuai dengan teori politik bahwa semakin belum modern semakin belum demokratis. Semakin negara modern, semakin demokratis, kecuali Indonesia.
Sebab, menurut dia, Indonesia belum modern tapi demokrasinya seolah-olah modern. Selain itu, negara dunia ini yang mayoritasnya Islamnya kuat, maka demokrasinya semakin agak rendah, kecuali Indonesia.
"Tapi permasalahannya bukan itu. Masalahnya, demokrasi kita itu belum dewasa. Kemudian, transisi demokrasi ini banyak dikotori politik uang, politisasi situasi, sehingga kita harus konsentrasi pada tujuan utama," tuturnya.
Menurut bupati, debat pilkada tidak langsung atau dipilih rakyat langsung ini, perebutannya bernuansa syarat kepentingan politik. Jadi bukan semata-mata kepentingan demokrasi, melainkan kepentingan politik.
"Akhirnya, terjadi saling tuduh," tukasnya.
Bagi bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan ini pemilihan langsung oleh rakyat tanpa ada permainan politik uang dan intimidasi atau tekanan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Kami telah membuat padanan pilihan rakyat dikerjakan dengan benar, tidak ada politik uang, jujur dan baik, serta pemilihan dilakukan dewan, jelas baik dipilih rakyat. Kalau pemilihan rakyat dipenuh politik uang dan kecurungan, dan pemlihan oleh dewan lebih bagus yakni transparan, tidak ada politik uang, maka saya dukung pemilihan melalui DPRD," kata bupati.
Ketua Koalisi Merah Putih Kulon Progo Hamam Muttaqim mengatakan pilkada tidak langsung sangat bagus, situasinya sangat mendukung dilaksanakan sekarang. Dari penyelenggaraan pilkada sejak 2009 hingga 2014, cenderung hura-hura.
Hamam mengatakan pilkada tidak langsung akan menghasilkan pemimpin berkualitas dan pembiayaan lebih efisien. Selain itu, stabilitas keamanan lebih terkendali.
"Kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung, betul-betul berkualitas karena terlebih dahulu mengikuti penjaringan partai. Kalau pemilihan langsung, subtansinya karena ketenaran dan elektabilitas. Biasanya elektabilitas bagus, tapi kualitasnya kurang bagus," kilah Hamam.
(KR-STR)
Pewarta: Sutarmi
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
