Bahwa Kosgoro 1957 telah menetapkan ketua umum atau saya sendiri Agung Laksono untuk jadi calon Ketua Umum Golkar,"Jakarta (ANTARA News) - Organisasi masyarakat Kosgoro 1957 sepakat mengusung Ketua Umum Pusat Pimpinan Kolektif Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode mendatang berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Nasional I .
"Bahwa Kosgoro 1957 telah menetapkan ketua umum atau saya sendiri Agung Laksono untuk jadi calon Ketua Umum Golkar," kata Menko Kesra Agung Laksono pada jumpa pers usai penutupan Muspimnas I di Jakarta, Minggu.
Untuk menggalang suara pada Musyawarah Nasional Golkar mendatang, ia mengatakan akan mengadakan komunikasi yang intensif dengan untuk menghindari politik pragmatisme dan transaksional.
Agung ingin terpilih karena "visi dan misi serta ideologi politik".
Penetapan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar telah ditentukan sejak tahun 2013 lalu.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Penyelenggara Muspimnas I Kosgoro 1957 Djasri Marin menyatakan Agung Laksono sebagai satu-satunya calon Ketua Umum Golkar dari organisasi tersebut.
"Tidak menutup kemungkinan kepada rekan-rekan yang ingin mencalonkan diri. Yang jelas tidak menggunakan institusi Kosgoro," kata Djasri.
Agung mengatakan bila dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Golkar nanti, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya berada di partai demi membangun partai tersebut.
"Itu adalah tekad saya," katanya.
Selain pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar, Muspimnas I Kosgoro 1957 juga menyatakan sikap mereka dalam bidang politik, hukum dan hak asasi manusia, keamanan dan ekonomi.
Dalam bidang polhukam, Kosgoro 1957 berpendapat pelaksanaan Pemilu masih perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu dengan perbaikan dalam sistem teknologi dan informasi untuk mengurangi kecurangan.
Kosgoro juga mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi merugikan rakyat serta mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM untuk menegakkan HAM.
Dalam bidang ekonomi, Kosgoro 1957 mendesak pemerintah agar mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerataan pembangunan khususnya di daerah Papua.
Kosgoro 1957 juga berpendapat pemerintah perlu membeli beras dari petani untuk mengurangi ketergantungan pangan dari negara lain.
(SDP-86/Z003)
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
