FPKB MPR usulkan GBHN dihidupkan kembali

Oleh karenanya, MPR RI terus mencari satu titik temu untuk mengatasi persoalan ini. PDIP sebagai pemenang pemilu serius mendesain GBHN, Golkar juga. PKB mengingatkan agar memanfaatkan kembali GBHN supaya ada sinkronisasi visi presiden dan daerah,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy mengusulkan agar Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan, bisa menjalankan baik dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.

"Oleh karenanya, MPR RI terus mencari satu titik temu untuk mengatasi persoalan ini. PDIP sebagai pemenang pemilu serius mendesain GBHN, Golkar juga. PKB mengingatkan agar memanfaatkan kembali GBHN supaya ada sinkronisasi visi presiden dan daerah," kata Lukman Edy saat berbicara dalam sebuah seminar di Jakarta, Minggu,

Namun juga perlu diingatkan, dihapusnya GBHN pada 1998, karena GBHN dianggap sebagai instrumen sentralisasi. Kemudian melahirkan Otonomi Daerah. "Kita cari pendekatan yang bijaksana, otonomi daerah tetap harus diperkuat, dan sinkronisasi pusat daerah sehingga tidak boleh ada perbedaan," katanya.

Ia juga menyarankan pemerintah ke depan tidak boleh menghilangkan semangat reformasi. Menurut dia, semangat itu sudah tergambar dalam TAP MPR 1998, di mana keseluruhan tuntutan reformasi sudah diakomodir dalam TAP tersebut.

Selain itu, tegas Lukman, Otda harus diperkuat dan tidak boleh surut ke belakang. "Kami berpendapat Otda tidak boleh gagal. Otda Asimetris perlu diterapkan. Meskipun penerapan Otda di setiap daerah tidak mesti sama. Tergantung dari kemampuan daerah dan persoalan yang dihadapi," ujar dia.

Selain itu, MPR RI sudah menata rambu-rambu pemerintahan supaya tujuan pemerintahan jangka panjang tercapai seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia Masa Depan yang mencakup tiga hal utama.

Pertama, substansi visi Indonesia Jangka Panjang seperti yang sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencapai masyarakat adil, sejahtera, perdamaian abadi, keadilan sosial dan lainnya.

Kedua, visi Antara Indonesia 2020, yang substansinya mewujudkan masyarakat yang religius, mandiri, adil sejahtera dan lain sebagainya. Yang ketiga, sambung Lukman, adalah Visi Jangka Pendek. (Zul)