ICW: menteri harus lepas jabatan di parpol

Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mengatakan menteri pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang tidak boleh merangkap jabatan di partai politik (parpol).

Firdaus juga menekankan bahwa Jokowi diharapkan memilih menteri yang memiliki integritas, kapasitas dan profesionalisme yang baik.

"Menteri yang dipilih harus punya integritas, kapasitas, dan profesionalisme yang baik. Kalau pun dipilih dari internal partai politik, permintaan kami harus lepas dari jabatan parpol," kata Firdaus dalam acara diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis.

Menurut Firdaus, apabila menteri lepas dari jabatannya di partai politik bisa menghindari konflik kepentingan sehingga menteri bisa fokus menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat.

"Kalau menteri lepas dari jabatan parpol maka tidak memicu konflik kepentingan," ujar dia.

Firdaus menambahkan Jokowi juga harus berani memberantas mafia untuk mengoptimalkan anggaran negara.

"Itu harus dilakukan Jokowi sejak awal karena itu isu besar dan harus jadi fokus utama pada pemerintahannya," kata Firdaus.

Sebelumnya ICW telah memberikan 20 rekomendasi kepada pasangan Jokowi-JK untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia dalam 100 hari setelah mereka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

ICW juga mengusulkan lima usulan pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum, mewujudkan keadilan ekonomi, keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, memperkuat kooptasi partai politik, dan birokrasi bersih di bidang pelayanan publik.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla secara resmi akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet mereka pada 22 Oktober 2014.

Sampai saat ini, Jokowi-JK masih mengkaji bentuk kabinet yaitu jumlah kementerian sebanyak 34 unit atau sama dengan jumlah saat ini, perampingan kementerian menjadi 27 kementerian atau jumlah kementerian menjadi 20--24 kementerian. Opsi lainnya yakni kementerian berbasis ideologi Trisakti atau penggabungan empat opsi sebelumnya.

Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa kursi menteri akan didominasi kalangan profesional.

(M047)