Tentu saja nanti akan terbuka ruang yang lebih besar lagi, terkait program kerakyatan...Jakarta (ANTARA News) - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan masih ada ruang fiskal sekitar Rp180 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan baru untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan rakyat.
"Ada ruang fiskal sebesar Rp180 triliun yang saat ini bisa diisi skala prioritas program Jokowi-JK," kata Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu.
Hasto mengatakan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk program Kartu Indonesia Sehat maupun Kartu Indonesia Pintar, yang saat ini belum terakomodasi oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam RAPBN 2015.
Ia menambahkan ruang fiskal yang akan tercantum dalam RAPBN-Perubahan 2015 tersebut, juga dapat menambah anggaran bagi program lainnya seperti pembangunan perumahan rakyat bagi para nelayan dan petani.
"Tentu saja nanti akan terbuka ruang yang lebih besar lagi, terkait program kerakyatan, program pembangunan perumahan bagi rakyat, bagi petani, bagi nelayan, program peningkatan lapangan kerja, ekonomi kerakyatan dan sebagainya," katanya.
Untuk itu, ia memastikan pemerintahan baru akan mempercepat pembahasan RAPBN-Perubahan 2015, sesuai hasil pembahasan antara Tim Transisi dengan Menko Perekonomian, pada November atau Desember 2014.
"Perubahannya boleh dilakukan pada 2014, yang realistis pada November atau Desember. Bisa saja November, karena kalau Desember sudah persiapan libur," kata Hasto.
Menteri Keuangan Chatib Basri enggan menanggapi usulan tersebut, termasuk ruang fiskal sebesar Rp180 triliun yang dimaksud, karena hal itu masih bersifat spekulasi dan bukan merupakan penghitungan sistematis dari pemerintah.
"Kalau mau ruang fiskal, mau Rp2.000 triliun juga bisa dari penerimaan semua, tidak ada belanja. Jadi harus ditanya Rp180 triliun perhitungannya apa saja, dari mana, jadi bisa dihitung," ujarnya. (*)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
