Bandarlampung (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Lampung menyatakan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan menolak Konvensi, serta mencalonkan M. Jusuf Kalla (JK) menjadi calon tunggal Presiden RI 2009-2014.Kepala Sekretariat DPD Partai Golkar Lampung, Drs. H. Ruswandi Fayakun, dalam siaran persnya tertanggal 31 Oktober 2006 menyebutkan, keputusan itu merupakan hasil rapat pleno diperluas DPD Partai Golkar Lampung di kantornya, di Bandarlampung, Senin (30/10) malam.Seluruh pengurus DPD Partai Golkar Lampung dan pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Lampung hadir dalam rapat yang berakhir pukul 23.00 WIB tersebut, serta hadir pula seluruh anggota DPRD dari Fraksi Golkar, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Alzier Dianis Thabranie, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul tidak adanya ketegasan Presiden Yudhoyono dalam menyikapi konflik politik di Lampung.Menurut dia, pada Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar di Jakarta tahun 2005 ada 32 DPD Partai Golkar se-Indonesia telah mendesak Presiden Yudhoyono untuk menunjuk pemangku jabatan (caretaker) Kepala Daerah Lampung menyusul adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa pemilihan dan penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Drs. H. Sjachroedin ZP SH, dan Syamsuria Ryacudu, tidak sah alias cacat hukum.Pada saat itu, DPD Partai Golkar Lampung tidak ikut serta mendesak, karena merupakan obyek konflik yang akan diselesaikan. "Tapi desakan ini tidak direspon oleh SBY. Atas dasar ini, kami harus tegas dan menggelar rapat pleno diperluas yang akhirnya mengeluarkan keputusan mencabut dukungan terhadap pemerintahan SBY," katanya menegaskan.Dia juga berpendapat bahwa Presiden Yudhoyono telah membohongi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, M. Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden, karena berjanji menindaklanjuti dan mengambil kebijakan terkait konflik politik di Lampung. "Tapi, hasilnya nihil, dan SBY menelantarkan persoalan ini. Kalau Ketua Umum saja dibohongi, apalagi kami. Jujur saja, kami ada kekuatan di parlemen. Mestinya SBY memikirkan persoalan ini," katanya.Hasil Rapat Pleno DPD Golkar Lampung, menurut Alzier, nantinya akan dibawa dalam Rapat Pimpinan I Partai GOLKAR di Jakarta pada 13-14 November 2006.Alzier menyatakan, yakin bahwa keputusan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti oleh peserta Rapim Golkar yang merupakan rapat tertinggi setelah Musyawarah Nasional (Munas)."Sebelumnya, beberapa DPD Partai Golkar lain juga telah menyatakan hal yang sama, mencabut dukungan kepada pemerintahan SBY. Karenannya, saya yakin kebijakan ini akan diterima. Apakah nantinya akan dilakukan penarikan menteri, semua diserahkan peserta rapim," demikian Alzier. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
