"Pilkada tak langsung akan menghapus dan menghilangkan mata pencaharian serta menghapus keberadaan lembaga-lembaga survei," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia juga menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD secara tidak langsung akan menghilangkan dan menghapus permainan atau proyek KPUD dan bandar-bandar yang selalu menginjon.
"Juga menghilangkan proyek-proyek, apakah KPUDnya, proyek pengamat bayaran, Pilkada tak langsung hapus juga bandar-bandar yang bermain. Banyak bandar yang mengjjon akan hilang, terutama di daerah-daerah yang sumber daya alamnya sangat bagus seperti di Kalimantan," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Tak hanya itu, tambah dia, pilkada tak langsung juga mengganggu partai-partai dan oknum yang selama ini mengandalan sumber pendapatan dari mahar pilkada.
Sebenarnya pemilihan kepala daerah tak langsung sama dengan pemilihan ketua umum sebuah partai politik. Dimana tidak seluruh kader parpol tersebut memilih seorang ketua umum, melainkan perwakilan, yakni DPC, DPD.
"Apa bedanya Megawati dipilih menjadi ketua umum, Beliau dipilih perwakilan-perwakilan. Apakah Megawati dipilih oleh seluruh kader PDIP se Indonesia? Tidak kan. Jadi masalah kepala daerah tak jauh beda lah," kata Bambang.
"Oleh karena itu, berdasarkan kajian litbang Partai Golkar, pilkada langsung itu banyak mudaratnya. Bila dikembalikan ke DPR, itu menghilangkan konflik horizontal," kata Bambang.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
