Sydney (ANTARA News) - Australia, Selasa, menolak kritik PBB terkait perlakuannya terhadap para pencari suaka yang "mengarah ke serangkaian pelanggaran hak asasi manusia".
Canberra mengatakan pelanggaran di Suriah dan Irak jauh lebih buruk, demikian laporan AFP.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk PBB Zeid Raad Zeid al-Hussein menggunakan pidato pelantikannya, Senin, untuk mengecam pemrosesan lepas pantai Australia terhadap para pencari suaka dan kebijakan Australia untuk mengembalikan perahu mereka.
Dia mengatakan hal itu mengarah ke "rantai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang dan peluang penyiksaan setelah mereka kembali ke negara asal".
"Itu juga bisa berujung pada pemukiman imigran di negara-negara yang tidak cukup memadai," kata Pangeran Jordania itu di hadapan Dewan HAM di Jenewa.
Zeid juga mengkritik perlakuan Cyprus dan Amerika Serikat pada anak-anak imigran dan mengatakan bahwa penahanan pencari suaka dan imigran "seharusnya hanya diterapkan sebagai upaya terakhir, dalam keadaan luar biasa, selama sesingkat mungkin dan sesuai dengan prosedur perlindungan."
Berdasarkan kebijakan imigrasi garis keras Canberra, manusia perahu yang tiba di Australia sejak Juli 2013 - termasuk anak-anak - telah dikirim ke kamp-kamp di Pulau Manus di Papua Nugini dan negara Pasifik terpencil, Nauru.
Mereka dimukimkan di negara-negara itu jika klaim pengungsi mereka disetujui.
Australia juga bekerja untuk membendung arus pencari suaka melalui operasi yang dipimpin militer untuk mengembalikan kapal-kapal itu kembali ke negara-negara seperti Indonesia, tempat terdapat banyak persimpangan laut yang berbahaya.
Menteri Imigrasi Scott Morrison menolak tuduhan PBB dan mengatakan ia "akan senang untuk bertemu guna membahas masalah-masalah ini seperti yang saya lakukan secara teratur dengan UNHCR".
"Pelanggaran yang paling mencolok dari hak asasi manusia yang saya sadar adalah pemenggalan dan menyalibkan orang di Suriah dan Irak tempat Australia berusaha untuk meringankan krisis kemanusiaan," tambahnya.
Daniel Webb, dari Pusat Hukum Hak Asasi Manusia Melbourne, menyambut komentar Zeid dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komentar itu "menunjukkan keseriusan aksi pelanggaran mencolok Australia pada hukum internasional dipandang di panggung dunia".
"Apa yang telah dicapai dari semua kebijakan pemerintah yang kejam dan melanggar hukum ini adalah mengurangi satu lagi pilihan orang-orang rentan yang tidak memiliki opsi dan dalam prosesnya merendahkan posisi internasional Australia," katanya.
Morrison sebelumnya mengatakan kebijakan pencari suaka partainya efektif dalam menghentikan orang-orang tewas di laut dengan menghalangi mereka dari mencapai Australia.
Hanya satu kapal pencari suaka yang telah mencapai daratan Australia sejak Desember. Sebelumnya, kapal-kapal datang hampir setiap hari, dengan ratusan orang tewas dalam perjalanan.
(Uu.G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
