Jusuf Kalla setuju RUU Pilkada langsung dan serentak

RUU Pilkada langsung itu bagus dan jauh lebih efektif, kalau pertimbangannya anggaran, kita bisa atur supaya lebih efisien."

Makassar (ANTARA News) - Wakil presiden terpilih HM Jusuf Kalla menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) langsung dan menilainya efektif untuk dilaksanakan.

"RUU Pilkada langsung itu bagus dan jauh lebih efektif, kalau pertimbangannya anggaran, kita bisa atur supaya lebih efisien," ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung bisa efektif dan efisien, asalkan pemilihannya dilaksanakan secara serentak diseluruh daerah.

Karena dengan menganggarkan biaya yang hanya satu kali kegiatan akan jauh lebih efektif dan efisien jika harus menganggarkannya per tahun atau per sekian bulan.

"Kalau ada yang beranggapan jauh menghabiskan anggaran negara hanya untuk pemilihan langsung ini, makanya kita laksanakan secara serentak saja, itu jauh lebih efisien," katanya.

Menurut JK yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, pemilihan wali kota, bupati maupun gubernur melalui parlemen atau DPRD belum lebih baik daripada pemilihan langsung.

Karena realitas yang terjadi sekarang, kata mantan wakil presiden periode 2004-2009 itu, lebih banyak kepala daerah yang bermasalah yang justru dari pemilihan DPRD.

"Ini hanya pengalaman yang lalu-lalu saja, justru lebih banyak masalah itu kalau pemilihan DPRD. Makanya saya bilang, pemilihan langsung secara serentak saja," katanya.

Dalam RUU Pilkada itu, Kementerian Dalam Negeri menyetujui keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadopsi sistem pemilihan umum kepala daerah bupati dan wali kota secara langsung.

Selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada, awalnya Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dilakukan lewat DPRD sementara untuk bupati dan wali kota melalui pilkada secara langsung.

Namun dalam perjalanannya terjadi perubahan kesepakatan, yakni sistem pemilihan gubernur dilakukan secara langsung sedangkan untuk pilkada bupati wali kota, Pemerintah menginginkan dilakukan melalui suara DPRD.

Keinginan Kemendagri untuk pilkada tidak langsung didasarkan pada alasan mahalnya biaya pemilu yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Selain itu, berdasarkan kajian Kemendagri, konflik horisontal yang terjadi di daerah telah memakan puluhan korban akibat persaingan calon kepala daerah.

Oleh karena itu, jika RUU Pilkada disahkan dengan menyetujui sistem pilkada langsung, Pemerintah menginginkan ada mekanisme yang mengatur pelaksanaan kampanye dengan biaya murah. (MH/B008)