DPRD Sumut setujui RAPBD 2015 Rp8,679 triliun

Medan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 dengan alokasi belanja daerah sebanyak Rp8,679 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin, melalui pandangan akhir fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Secara bergantian, 10 fraksi yang ada di DPRD Sumut menyampaikan pandangan akhir fraksi yang berisi persetujuan, meski dengan sejumlah catatan dan masukan.

Dalam RAPBD 2015 itu, disetujui pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp8,674 triliun atau naik 2,19 persen dibandingkan anggaran 2014 sebesar Rp8,488 triliun.

Belanja daerah direncanakan Rp8,679 triliun atau meningkat 1,8 persen jika dibandingkan belanja daerah dalam APBD murni 2014 sebesar Rp8,526 triliun.

Dari perbandingan anggaran pada pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2015 tersebut, tercatat defisit anggaran sebesar Rp5,105 miliar.

Persetujuan terhadap RAPBD 2015 itu ditandai dengan penandatangan ranperda oleh Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.

Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, anggota DPRD Sumut Guntur Manurung mengatakan, nota keuangan dan RAPBD 2015 disusun dengan memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan instrumen hukum lainnya.

Untuk mencapai hasil sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Pemprov Sumut harus dapat memanfaatkan potensi dan kondisi daerah untuk mencapai seluruh sasaran pembangunan.

Untuk merealisasikan harapan itu, Pemprov Sumut diharapkan dapat menyinkronisasikan kebijakan dengan pemkab dan pemkot yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Anggaran DPRD Sumut menyadari jika RAPBD 2015 masih belum terbebas dari berbagai kelemahan kebijakan penganggaran, terutama karena fakta sumber PAD yang belum bergeser ke arah yang lebih produktif.

Kondisi itu disebabkan sumber PAD Sumut selama ini masih bertumpu dan mengandalkan pajak kendaraan bermotor saja.

Demikian juga dengan struktur belanja daerah yang belum ideal karena belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. (I023/Z003)