Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Budiono menegaskan Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R) yang dipimpin Marsilam Simandjuntak adalah untuk memperkuat Kantor Presiden dan bukan menetukan kebijakan. "Pengambilan kebijakan (policy making) tetap berada di tangan Presiden/Wakil Presiden dengan para menteri kabinetnya," katanya dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Senin malam. Presiden Yudhoyono berdasarkan Kepres No.17/2006 tertanggal 29 September 2006, menunjuk mantan Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung di era Pemerintahan Abdurahman Wahid, Marsilam Simandjuntak, sebagai Ketua Tim UKP3R. Dalam menjalankan tugasnya, Marsilam dibantu dua deputi, yakni Letnan Jenderal (Pur) Agus Widjojo, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Teritorial Mabes TNI dan Edwin Gerungan, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Budiono, sesesuai degan Keppres itu, unit baru ini bertugas memberikan masukan kepada Presiden untuk perbaikan iklim investasi, pembenahan administrasi pemerintahan, menggenjot usaha kecil dan menengah, pemberdayaan BUMN, serta memperbaiki penegakan hukum. Namun tidak menentukan kebijakan pemerintahan. "Ini bukan seperti 'West Wing' di Gegung Putih," ujarnya. Sesuai dengan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di AS, para pembantu presiden di "West Wing" cukup menentukan dan mempengaruhi kebijakan presiden. Namun unit kerja presiden di Indonesia, bukan seperti itu, melainkan seperti yang berlaku di Inggris. Budiono mengemukakan Kantor Perdana Menteri Inggris punya aparat pembantu yang dikenal sebagai PMDU yang bertugas membantu Perdana Menteri Tony Blair, tetapi bukan menentukan kebijakan. Unit kerja presiden, adalah untuk memperkuat Kantor Presiden dan tidak akan mengganti peranan para Menko, sehingga ia merasa tidak terganggu dengan adanya unit baru tersebut. "Jika tim ini ada hasilnya, tentu akan diteruskan. Kalau tidak terserah Presiden." katanya. Berdasarkan Keppres tersebut, unit kerja ini akan bertugas selama tiga tahun. Marsilam sendiri sebelumnya mengatakan hasil kerja timnya nanti akan langsung dilaporkan kepada Presiden dan tidak akan dipublikasikan. (*)

Copyright © ANTARA 2006