Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, mengatakan "over capacity" atau kelebihan muatan pada sejumlah kereta api jurusan Jabodetabek akan teratasi maksimal hingga 2009. "Pembangunan jaringan rel "double track" dan "double double track" akan segera selesai, sehingga saya menjamin tidak akan ada lagi penumpang yang naik di atas gerbong untuk jurusan Serpong," kata Menteri, di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan anggaran Departemen Perhubungan (Dephub) saat ini difokuskan untuk pembangunan sarana pelayanan publik, terutama transportasi darat, seperti kereta api. Pengguna jasa kereta api di Jabodetabek berkisar 400.000 hingga 600.000 per hari dari 25 juta masyarakat yang bergerak di seluruh wilayah itu. "Itu artinya hanya kurang dari dua persen yang memakai jasa kereta api," katanya. Oleh karena itu, katanya, selama dua tahun ke depan anggaran Dephub terfokus pada pembangunan infrastruktur darat perkeretaapian di Jabodetabek agar pengguna dapat meningkat hingga 1,5 juta orang. "Realisasinya dapat berupa railway, subway, dan sebagainya maksimal hingga 2009," katanya. Hatta optimistis, hal itu akan terlaksana dengan baik bila dipikirkan secara serius. Ia mencontohkan, perkembangan transportasi udara meningkat hingga kini. "Di udara ada pertumbuhan hingga 22 persen," katanya. Selama lebih dari 30 tahun pembangunan publik transportasi di Indonesia tidak terlaksana dengan baik. Hal itu karena unsur "government spending" untuk pembangunan sektor transportasi kecil. "Kemampuan pemerintah hanya 20 sampai 30 persen untuk membangun sarana transportasi," katanya. Padahal selama ini aturan perundangan yang berlaku menggariskan penanganan infrastruktur yang berhubungan dengan sarana publik harus sepenuhnya di tangan pemerintah. Namun, dengan akan segera terselesaikannya revisi undang-undang tersebut, tidak akan ada lagi monopoli pemerintah untuk pengelolaan transportasi publik. "Pemerintah selanjutnya hanya akan berperan dalam membuka jalur-jalur transportasi perintis. Dan untuk jalur komersial akan diserahkan pada swasta," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
