Kader PDIP diperingatkan tidak terlibat pelanggaran hukum

Jangan sampai kader tergoda bermain di area-area yang bersentuhan dengan hukum karena hal tersebut tidak hanya menyangkut pribadi tapi kelangsungan partai pada lima tahun ke depan,"

Semarang (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani memperingatkan seluruh kader PDIP yang menduduki jabatan di pemerintahan untuk tidak terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hukum karena dapat mencoreng nama baik partai.

"Jangan sampai kader tergoda bermain di area-area yang bersentuhan dengan hukum karena hal tersebut tidak hanya menyangkut pribadi tapi kelangsungan partai pada lima tahun ke depan," katanya di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Puan usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya DPD PDIP Jawa Tengah di Hotel Gumaya Semarang yang akan berlangsung pada 57 September 2014.

Menurut dia, jika ada kader PDIP yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, lebih baik keluar dari partai karena hal itu merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan kader pada aturan partai.

"Seluruh kader PDIP harus tunduk pada aturan dan keputusan partai, jika tidak ya lebih baik keluar dari partai," ujarnya.

Puan mengharapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014, akan ada kabinet yang lebih kredibel dan bersih dari masalah hukum.

Pernyataan Puan itu menanggapi adanya sejumlah menteri pada kabinet pemerintahan sekarang yang tersangkut berbagai kasus tindak pidana korupsi.

Sejumlah menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu antara lain, Menteri Agama Suryadharma Ali serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.
(KR-WSN/H015)