"Di tengah proses demokratisasi yang dianut Indonesia, tanggung jawab dan tantangan tugas anggota DPR semakin berat. Dampaknya, tarik-menarik kepentingan juga bertambah kompleks. Hal ini harus disikapi secara cerdas dan bijak agar eksesnya tidak menimbulkan disharmonisasi antarlembaga negara," kata Marzuki usai penutupan pembekalan dan pemantapan bagi anggota DPR yang baru terpilih periode 2014-2019 di gedung Lemhannas, Jakarta, Jumat.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, fungsi DPR sekarang relatif cukup kuat.
Kalau dulu DPR hanya menjadi stempel pemerintahan, sekarang posisi beralih menjadi pengontrol eksekutif.
"DPR berperan sebagai checks and balances pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, tugas dan perannya semakin besar, lanjut dia, mau tidak mau para anggota dewan yang berkantor di Senayan untuk memperkuat kapabilitasnya.
Hal itu juga wajib diikuti dengan penguatan wawasan lantaran ke depannya akan saling berinteraksi secara intens dengan mitra pemerintahan.
"Bagaimana memperkuat pilar demokrasi DPR itu? Caranya dengan menambah kemampuan, karena nanti saudara akan berhadapan dengan mitra yang merupakan para ahli di bidangnya. Apakah mampu bermitra dengan baik? Kita lihat nanti," ujarnya.
Sebanyak 87 anggota DPR periode 2014-2019, mengikuti Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional angkatan kedua yang dihelat Lembaga Ketahanan Masyarakat (Lemhannas), namun dari serangkaian kegiatan yang berlangsung tiga pekan, hanya 68 peserta dari 87 anggota DPR yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat beserta PIN Lemhannas.
Wakil Gubernur Lemhannas Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi menyatakan, kegiatan pembekalan dan pemantapan untuk anggota dewan sangat penting dilaksanakan karena sebelum mereka resmi dilantik pada 1 Oktober mendatang, peserta akan mendapatkan materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
Sehingga, diharapkan anggota DPR dalam membuat kebijakan nantinya bisa lebih mengutamakan kepentingan negara.
Untuk meneguhkan sikap itu, seluruh peserta membuat komitmen bersama untuk berbakti kepada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Hasil rekomendasi, anggota DPR setuju dalam membuat keputusan akan mengutamakan cinta Tanah Air. Ini semua untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Dede.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
