Indonesia Terdepan Terapkan EAFM

Jakarta, 8 September 2014 (ANTARA) -- Kemampuan mengelola sumber daya perikanan secara terpadu dengan mempertimbangkan asas keserasian terhadap dinamika dan harmonisasi sektoral, menjadi kata kunci dalam mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan pangan. Sebab itu, pendekatan ekosistem dalam mengelola perikanan sangat penting diimplementasikan dengan pemanfaatan perikanan secara lestari, sehingga dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara terdepan dalam penerapan program pengelolaan perikananan dengan pendekatan ekosistem atau Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Dalam mendukung pengelolaan berbasis EAFM, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga secara aktif memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) EAFM. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara evaluasi kinerja World Wide Fund (WWF) For Nature Indonesia di Jakarta, Jumat (5/9).

Sjarief melanjutkan, inisiasi EAFM di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia merupakan bukti konsistensi KKP dalam memacu produksi perikanan tanpa merusak ekosistem. Dimana, pengelolaan perikanan yang efektif dan bertanggung jawab akan menaungi tiga unsur yakni ekosistem, sosial ekonomi dan sistem pengelolaan perikanan. Adapun dalam mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan merujuk pada enam domain. Keenam domain tersebut yakni sumber daya ikan, habitat, teknologi penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. "KKP membutuhkan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki visi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, khususnya pengelolaan kawasan lindung laut dan perikanan", ungkap Sjarief.

Oleh sebab itu, KKP bersama WWF terus menyuarakan pentingnya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kepada publik. Adapun kegiatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kampanye. "Selama periode kesepakatan bersama ini, tercatat sudah lebih dari dua ribu sumber daya manusia Indonesia yang telah dilatih untuk menjalankan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan," sambung Sjarief.

Semisalnya program seafood saver, KKP bersama WWF secara aktif memfasilitasi perusahaan perikanan di Indonesia untuk lebih mengutamakan pemanfaatan yang berkelanjutan seiring dengan trend permintaan pasar dunia atas produk-produk perikanan yang berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan WWF juga terlaksana dalam aspek penelitian seperti dalam kegiatan tuna tagging dan penyusunan buku putih hiu serta pembentukan pokmaswas di kawasan-kawasan tempat WWF bekerja. WWF juga melaksanakan fasilitasi dalam sertifikasi ekolabel untuk aquaculture yaitu ASC (Aquaculture Stewardship Council) terhadap perusahaan perikanan budidaya di Indonesia, serta melalui jaringannya telah ikut mendukung upaya budidaya yang ramah lingkungan. "Dengan Diterapkannya EAFM pada praktik perikanan, Indonesia dapat meningkatkan produksi perikanan dan memperkuat daya saing produk hasil perikanan tangkap di pasar internasional," jelasnya.

Sebagai gambaran, selama empat tahun ini KKP telah menjalin kerja sama dengan WWF-Indonesia. Kerja sama ini difokuskan pada upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Program kemitraan itu pun telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan seperti pendampingan kawasan konservasi dan konservasi penyu, dan hiu paus. Berakhirnya kerja sama antara KKP dengan WWF telah memberikan kontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan yang bertanggung jawab terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Pasalnya, program WWF sejalan dengan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dicanangkan oleh KKP. "Saya berharap kerja sama antara KKP dan WWF dapat dilanjutkan kedepan mengingat isu-isu terkait pengelolaan laut dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga terkait peran laut dalam aspek lingkungan dan sosial," harapnya.

Pasalnya, seiring dengan pertambahan penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa pada 2035 nanti, kebutuhan sumber daya pangan dan energi akan meningkat hingga 40-70 persen. Oleh sebab itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi garda terdepan bagi ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Isu ketahanan pangan tidak mesti bersumber dari darat. Banyak sumber pangan dari laut yang belum dioptimalkan. Jika merujuk pada data economic size sektor perikanan di tahun 2014 aktivitas ekonomi sektor kelautan mencapai Rp 337 triliun. Padahal 10 tahun lalu, nilai aktivitas ekonomi perikanan masih di bawah Rp 50 triliun dengan kenaikan rata-rata Rp 4,4 hingga 7,4 triliun per tahun. Sementara itu, jika berkaca pada tahun 2013 nilai perdagangan sektor kelautan dan perikanan tercatat sebesar 4,19 miliar dollar AS.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati ,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi , Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)