Sekretaris Fraksi PPP DPR RI yang juga Ketua Bidang Komunikasi DPP PPP Arwani Thomafi menyampaikan hal itu dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis.
Dia menyatakan, dokumen tentang rencana pemindahan Makam Nabi Muhammad SAW dari Kubah Hijau Masjid Nabawi di Madinah ke Kompleks Pemakaman Al-Baqi harus direspons serius oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kami mendesak Presiden SBY menggunakan kewenangannya untuk merespons secara serius penolakan tentang rencana pemindahan makam Nabi Muhammad SAW," katanya.
Menurut dia, usulan tersebut akan memicu polemik bagi umat Islam, khususnya di Indonesia sebagai negara pemeluk Islam terbesar di dunia.
"Kami juga meminta Presiden mengklarifikasi (tabayyun) ihwal dokumen tersebut ke pemerintah Arab Saudi. Kami tentu berharap, dokumen itu tidak benar dan tidak terlaksana rencana tersebut karena akan berdampak tidak baik bagi umat Islam," katanya.
Fraksi PPP juga meminta Pimpinan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai anggota Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) untuk menggunakan kewenangannya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan parlemen-parlemen negara Islam di dunia untuk menggalang penolakan atas rencana pemindahan makam Nabi Muhammad SAW.
(S023/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
