Roma (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Italia Federica Mogherini dan rekannya Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukri Rabu menyerukan diakhirinya pertikaian di Libya, dan pembentukan pemerintah persatuan nasional yang mencerminkan kehendak semua warga Libya.
Pada konferensi pers bersama di Roma setelah pembicaraan dia dengan Menlu Mesir, Mogherini mengatakan, bahwa mereka telah membahas perkembangan di kawasan ini, terutama krisis Libya.
Dia menekankan perlunya untuk mengerahkan upaya diplomatik guna menghentikan konflik bersenjata di negara itu dan membuka jalan bagi proses politik.
Mogherini, mengatakan bahwa ancaman nyata yang dihadapi Libya adalah pecahnya negara dan keberadaan lembaga yang saling bertentangan tak berkemampuan mengelola negara.
Bagi Mogherini-- yang akan mengambil alih sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa bulan depan-- parlemen Libya yang dihasilkan oleh pemilu 25 Juni merupakan legitimasi di negeri ini.
Dia mendesak negara itu untuk menyampaikan "pesan inklusif kepada semua pihak untuk memerintah negara bersama-sama" melalui pemerintah persatuan nasional sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 2174.
Dia mengatakan bahwa Roma siap untuk bekerja sama dengan tetangga Libya untuk membangun negeri itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia memuji upaya Mesir yang mengarah pada penghentian perang Israel di Gaza.
Shoukri juga menyorot keprihatinan Kairo atas perkembangan di Libya, dan mengatakan bahwa Mesir tertarik pada persatuan dan integritas wilayah tetangga timurnya itu, dan mendukung lembaga-lembaga yang terpilih sana.
Mesir bersedia untuk bekerja sama dengan Italia mengenai krisis Libya, katanya.
Dia mencatat bahwa hasil dari konferensi tetangga Libya yang diadakan di Kairo bulan lalu menawarkan landasan politik bagi upaya ini.
Mengenai Gaza, Shoukri mengatakan, bahwa Mesir berharap untuk menjamin berhentinya secara permanen agresi Israel di Gaza yang dapat menyebabkan berakhirnya penyelesaian konflik dan membangun negara Palestina berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Sementara itu, kedua Menteri mengutuk kejahatan yang dilakukan oleh Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS/IS).
Mogherini menekankan perlunya membentuk pemerintah Irak yang bisa menghadapi ancaman ISIS dan mengamankan masa depan terpadu dan stabil bagi negara itu.
(H-AK)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
