Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana meminta Presiden terpilih Joko Widodo mempertimbangkan keinginan pemerintah daerah dan para investor dalam menentukan keberlanjutan proyek Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Tentunya harus didengar dong, keinginan pemerintah daerah, keinginan investor, apakah ini (MP3EI) sesuatu yang bagus atau tidak," kata Armida setelah menghadiri "Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI" di Jakarta pada Rabu.
Armida mengklaim realisasi pembangunan awal proyek infrastruktur dan riil dalam kerangka MP3EI telah memberikan banyak manfaat untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal itu, kata dia, salah satunya terlihat dari sebagian besar realisasi MP3EI senilai Rp544 triliun dari total realisasi Rp854 triliun yang dikucurkan untuk pembangunan di luar Jawa.
"Yang direalisasikan dalam MP3EI ini proyek strategis, bukan yang kecil-kecil," ujarnya.
Dia mengatakan, realisasi pembangunan awal dan "groundbreaking" MP3EI dari Mei 2011 hingga Juni 2014 sebanyak 382 proyek juga semuanya telah berjalan pembangunannya.
Dari paparan Armida, realisasi pembangunan awal proyek MP3EI di luar Jawa, dilakukan di 41 proyek infrastruktur dan 24 proyek rill di koridor ekonomi Sumatera, 47 proyek infrastruktur dan 47 proyek rill di koridor Kalimantan, 24 proyek infrastruktur dan 26 proyek rill di koridor Sulawesi, 28 proyek infrastruktur dan 5 proyek rill di koridor Bali dan Nusa Tenggara, 22 proyek infrastruktur dan lima proyek rill di koridor Papua-Maluku.
Pendanaan proyek MP3EI juga masih menyerap kontribusi secara signifikan dari investasi BUMN dan swasta.
"Tentu perlu didengar juga suara investor untuk proyek ini ke depannya," kata Armida.
Untuk proyek infrastruktur MP3EI, investasi pihak swasta mencapai Rp29 triliun, sedangkan rill investasi swasta terserap Rp294 triliun.
Setelah Presiden terpilih Jokowi dilantik pada 20 Oktober, target jangka pendek realisasi pembangunan awal MP3EI pada semester II 2014 yakni sebanyak 132 proyek senilai Rp443,5 triliun akan tergantung kebijakan Presiden terpilih.
"Semuanya tergantung Presiden terpilih ya. Yang penting masalah-masalah besar harus diatasi," kata dia.
Armida mengatakan Jokowi perlu memberi perhatian khusus soal pembebasan lahan yang selama ini kerap menjadi penyebab utama terhambatnya beberapa proyek.
Selain itu, Jokowi juga perlu mencari alternatif sumber pembiayaan, selain perbankan, untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014