Bappenas: realisasi "groundbreaking" MP3EI Rp854 triliun

Jakarta (ANTARA News) - Peletakkan batu pertama atau pembangunan awal (groundbreaking) proyek Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dari Mei 2011 hingga Juni 2014 mencapai Rp854 triliun dari 382 proyek, kata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Rincian dari proyek yang sudah terealisasi itu adalah 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor riil," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, saat membuka "Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI" di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan, dari keseluruhan proyek yang sudah melalui "groundbreaking" tersebut, pembangunannya terus berjalan dan beberapa proyek hampir selesai.

Dalam paparannya, Armida menyebutkan dari total nilai investasi yang dikucurkan sebesar Rp854 triliun, sebesar Rp544 triliun diserap untuk realisasi proyek infrastruktur dan rill di luar Pulau Jawa.

Dari total nilai investasi itu, pendanaan proyek infrastruktur senilai Rp412 trilun dan pendanaan sektor rill Rp441 triliun.

Adapun sumber pendanaan proyek infrastruktur, Armida menyebutkan 38 persen atau Rp157 triliun merupakan investasi BUMN, 32 persen atau Rp133 triliun merupakan investasi pemerintah, tujuh persen atau Rp29 triliun merupakan investasi swasta dan 23 persen atau Rp93 triliun.

"Jadi sumber pendanaan jauh lebih besar untuk infrastruktur dari luar pemerintah," ucap Armida.

Investasi untuk realisasi proyek infrastruktur paling banyak ditopang dari BUMN senilai Rp156 triliun.

Sedangkan sumber pendanaan untuk sektor rill sebesar Rp411 triliun hampir semuanya berasal dari swasta dan BUMN.

Dari data yang dipaparkan Armida, sumber pendanaan dari pemerintah yakni APBN untuk sektor rill hanya untuk realisasi di Pulau Sulawesi senilai Rp563 miliar.

Investasi swasta paling banyak menopang pembangunan sektor rill dengan realisasi mencapai Rp294 triliun.

Armida mengaku memang banyak proyek infrastruktur yang terhambat pelaksanaannya.

Penyebab terhambatnya realisasi infrastruktur adalah sulitnya pembebasan lahan, karena tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi, kemudian konflik penggunaan lahan, belum rampungnya Rencana Tata Ruang Daerah, dan masih minimnya pasokan energi.

Sebelumnya, dalam konfrensi pers mengenai "Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI", Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Luky Eko Wuryanto memperkirakan sekitar 40 proyek MP3EI yang ditargetkan dimulai pembangunannnya pada 2014, dapat tertunda karena masalah pembebasan lahan.