"Heran saya ada visi pasangan nomor dua akan mereposisi polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri," katanya, di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan, institusi kepolisian tidak bisa berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan mutlak berada di bawah presiden selaku panglima tertinggi di Tanah Air.
Selain itu Rachmawati juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir pemberlakukan sistem noken (perwakilan pemilih) dalam Pemilu Presiden 2014 di Papua atas dasar pertimbangan adat di daerah itu.
Menurut Rachmawati, sistem noken seharusnya hanya bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, bukan dalam pemilu tingkat nasional.
Selain itu Rachmawati juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir pemberlakukan sistem noken (perwakilan pemilih) dalam Pemilu Presiden 2014 di Papua atas dasar pertimbangan adat di daerah itu.
Menurut Rachmawati, sistem noken seharusnya hanya bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, bukan dalam pemilu tingkat nasional.
Pewarta: Rangga Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
